Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Enggan Usung Calon Independen dalam Pilkada

Kompas.com - 05/06/2016, 15:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP PPP Qoyum Abdul Jabar mengatakan, partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah yang maju melalui jalur perorangan atau independen.

Menurut dia, guna membangun sistem demokrasi yang baik, maka calon kepala daerah harus diusung partai politik.

"Based on internal. Kami kan juga partai lama, harus punya kader," kata Qoyum di Asrama Haji, Jakarta Timur, Minggu (5/6/2016).

Dalam penyelenggaraan pilkada, ia mengatakan, yang akan menjadi tuan rumah adalah dewan pimpinan wilayah.

Oleh sebab itu, proses penjaringan tahap awal terhadap calon kepala daerah yang akan diusung sepenuhnya menjadi wewenang DPW.

Kendati demikian, meski DPW telah memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, proses pengambilan keputusan untuk persetujuan tetap berada di tangan DPP PPP.

Sebab, Qoyum menjelaskan, segala keputusan yang bersifat strategis menjadi tanggung jawab DPP.

"Tapi DPW dilibatkan. Dia yang punya jabatan, jangan sampai dilupakan," ujarnya.

Semetara itu, Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, fungsi kaderisasi selama ini dijalankan untuk mencari kader potensial yang dapat diusung sebagai calon kepala daerah.

Menurut dia, justru dipertanyakan apabila ada parpol yang tak dapat mengusung calon dari internal.

Ia mencontohkan, untuk Pilkada DKI setidaknya ada tiga nama potensial yang dapat diusung untuk menandingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan maju melalui jalur independen.

Ketiga nama itu adalah Ketua Mahkamah Partai PPP Taufiequrahman Ruki, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan ustaz Yusuf Mansur.

"Deddy Mizwar itu kami usung di Pilkada Jabar lalu. Sedangkan Pak Ruki itu kader kami," ujarnya.

Meski popularitas Basuki alias Ahok cukup tinggi, ia mengaku PPP tak khawatir untuk menghadapinya. Ia pun menjadikan kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang mencalonkan diri kembali saat Pilkada DKI 2012 lalu.

Saat itu, pria yang akrab disapa Foke itu justru kalah dari pasangan Joko Widodo-Ahok yang baru menyatakan diri maju dua hari sebelum pencalonan.

"Padahal kampanye Foke sudah jauh-jauh hari," kata dia.

Kompas TV Petahana Diminta Mundur dari Jabatannya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com