Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Anggota PKI yang Masuk Parlemen oleh Kivlan Zen, Ini Kata Ribka Tjiptaning

Kompas.com - 02/06/2016, 08:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning tidak heran jika Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen menyebutnya sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang masuk ke parlemen.

Menurut Ribka, tudingan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Kivlan.

"Oh si jenderal itu? Dia mah dari dulu begitu. Waktu di Sukabumi juga ngomong gitu dan dia sudah minta maaf kok sama saya dan partai," kata Ribka, saat dihubungi, Kamis (2/6/2016).

Ribka tak menampik dia selama ini kerap mengaku bangga menjadi anak dari anggota PKI.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

Menurut dia, PKI adalah partai besar sebelum dilarang pada 1965. Sebagai anak dari anggota PKI, ia juga tak dilarang berpolitik praktis.

Namun, ia membantah jika disebut ikut membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia.

"Di PDI-P saja aku ditugasin Mbak Mega untuk masalah sosial aja waktunya sudah tersita banyak, apalagi mau bikin PKI," kata anggota Komisi IX DPR ini.

Ribka mengaku tidak mau mempermasalahkan pernyataan Kivlan Zen.

(Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Dianggap "Ngarang" Cerita)

Selama ini, ia sering mendapat cibiran negatif dari sejumlah pihak terkait status orangtuanya yang merupakan anggota PKI.

"Malah membuat saya terkenal, kampanye gratis," kata dia.

PKI bangkit

Di sela simposium yang diadakan purnawirawan TNI, Rabu (1/6/2016), Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia sudah kembali bangkit.

Dia menyebutkan, PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah," ujar Kivlan.

(Baca juga: Mendagri: Saya Tidak Mau Ikuti Genderang Kivlan)

Ia juga mengatakan, para anggota PKI kini sudah masuk ke parlemen dan masuk ke partai-partai lain.

"Ribka Tjiptaning terang-terangan mengakui dia bangga jadi anak PKI, masuk DPR. Dia sudah bilang itu tugu yang di lubang buaya mau dihancurkan, diomongkan kok, dendam sekali dia," ucap Kivlan.

Kompas TV Massa Tolak Simposium Nasional Digelar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com