Nasir Djamil: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Seharusnya Langsung Dihukum Mati

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menilai, pelaku kekerasan seksual terhadap anak tak cukup dijatuhi dengan hukuman kebiri.

Menurut dia, pelaku seharusnya dihukum lebih berat berupa hukuman mati.

Hal itu disampaikan Nasir menanggapi ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (25/5/2016).

Dalam perppu tersebut, diatur jenis pidana tambahan berupa kebiri kimiawi. Hukuman itu hanya berlaku selama pidana pokok dijatuhkan.

"Akibat kebiri tidak permanen, maka akan menimbulkan pertanyaan bagaimana efek jeranya? Kalaupun permanen akan mengancam hak asasi dan kodrati manusia berkaitan dengan urusan biologis," kata Nasir, melalui pesan singkat, Rabu malam.

"Seharusnya tidak perlu diberi hukuman kebiri, tetapi langsung hukuman mati. Ini nanti akan terkait penerapannya yang harus proporsional dan terukur," kata dia.

Selain soal hukuman, politisi PKS ini juga memberikan catatan atas sejumlah pasal yang terdapat di dalam perppu tersebut.

Pertama, perppu itu tidak mengatur adanya upaya pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban.

Padahal, menurut dia, kedua poin itu menjadi satu bagian utuh yang tak dapat terpisahkan.

Kedua, praktik kekerasan seksual terhadap anak terjadi akibat banyak faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya lingkungan, gaya hidup, pendidikan, persoalan rumah tangga, hingga media massa.

Untuk itu, hukuman yang berat harus dibarengi dengan upaya pencegahan yang memadai.

"Pemerintah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang dapat mereduksi kemungkinan para pelaku paedofilia beraksi. Pemerintah juga misalnya harus berpikir bagaimana membuat tayangan-tayangan yang dikonsumsi masyarakat tidak justru mendorong perilaku-perilaku menyimpang," kata dia.

Lebih jauh, Nasir mengingatkan agar upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak didukung semua pihak, terutama kepada hakim yang nantinya akan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan.

"Hakim agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut," ujarnya.