Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tarif Pajak, Kalla Sebut Indonesia Bukan "Surga" dan "Neraka"

Kompas.com - 23/05/2016, 18:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia termasuk negara yang tidak menerapkan pajak tinggi, tetapi juga tidak rendah.

"Kalau Indonesia saya kira di tengah-tengah. Bukan surga, bukan neraka juga," ujar Kalla dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 13th Asia Pasific Tax Forum di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/5/2106).

"Tarif kita tidak seperti Singapura, tidak setinggi negara-negara di Skandinavia atau Amerika Serikat," lanjut dia.

Kalla meminta penerimaan pajak ditingkatkan sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandar udara hingga bendungan untuk sawah rakyat.

"Riwayat Romawi kuno mengatakan, negara yang kuat itu butuh tentara. Tentara yang kuat itu butuh kuda. Untuk membiayai serdadu dan kuda, harus ada yang bayar. Ya lewat pajak itulah," ujar Kalla.

Meski demikian, ia menolak jika Indonesia menerapkan pajak yang tinggi karena akan menghambat investasi.

Kalla menyebutkan, yang dibutuhkan adalah keseimbangan formulasi antara pajak dan bisnis.

"Jadi pada dasarnya, formula pajak adalah bagaimana membuat keseimbangan," ujar Kalla.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Kalla meminta Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki sistem informasi wajib pajak.

Pemerintah harus mengetahui siapa yang belum dan sudah membayar pajak.

"Dengan itulah, pemerintah, kantor pajak, dapat mengatur pajak dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi pertumbuhan yang adil. Tanpa informasi, tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang adil," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com