Moga Golkar Tetap ”Setya”

Oleh: Budiarto Shambazy

Selamat untuk Setya Novanto yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 pada munaslub di Bali. Tak mengejutkan Setya Novanto, yang sempat populer dalam kasus ”papa minta saham” yang memaksanya mundur dari jabatan Ketua DPR, malah sukses menduduki posisi puncak ”Partai Beringin” itu.

Secara hukum, kasus tersebut masih tanda tanya apakah terjadi pelanggaran hukum pidana? Setya Novanto, yang beberapa kali diperiksa Kejaksaan Agung, berulang kali membantah mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Dalam posisi mengambang berlama-lama seperti itu, Setya Novanto justru memimpin partai tertua di republik ini. Tak terhindarkan ada kesan di publik bahwa Golkar keliru memilih ketua umum.

Maka tak terelakkan pula ada pandangan Golkar kini dipimpin sosok lightweight. Dengan sendirinya timbul tanda tanya besar tentang masa depan partai yang kursinya nomor dua terbesar di DPR ini.

Terlebih lagi, Golkar terpuruk dalam perolehan total suara dalam pilkada serentak 9 Desember 2015. Dua partai pecahan Golkar, yakni Gerindra dan Nasdem, misalnya, malah berada dalam posisi tiga besar bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam total peroleh suara tersebut.

Kekalahan telak itu bisa diduga akibat perpecahan internal Golkar yang berkepanjangan, yang berpengaruh terhadap pemilih tak mencoblos lagi Partai Beringin.

Apalagi perpecahan tersebut terkesan frontal, pelik, dan terkadang melibatkan pula kekuatan fisik seperti perebutan penguasaan kantor mereka.

Sempat muncul spekulasi Setya Novanto merupakan calon pilihan Presiden Joko Widodo, menimbulkan spekulasi pemerintah ikut campur dalam Munaslub Bali. Namun, Presiden Joko Widodo membantah keras spekulasi tersebut.

Suka atau tidak, tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan mendukung Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2019.

Berakhir sudah tradisi Golkar mencalonkan ketua umum sendiri sebagai presiden, yang dirintis Jusuf Kalla dan dilanjutkan Aburizal Bakrie.

Masih belum cukup, Setya Novanto menyatakan pula Golkar hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP). Makin terbukti anggapan bahwa Golkar, yang berperanan menjalin hubungan erat dan mesra antara partai-partai di KMP sejak masa Pileg dan Pilpres 2014, kurang mampu menjalankan peranan sebagai partai oposisi.

Buat sebagian kalangan, sikap Golkar mengedepankan ”pragmatisme politik”, filosofi yang mengatakan yang terpenting kebijakan apa pun harus berjalan tanpa perlu dipertanyakan caranya. Dengan kata lain, pertimbangan teoretis dan ideologis menjadi soal nomor dua.