JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tidak hanya mengajak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam upaya identifikasi dan pembongkaran kuburan massal korban 1965.
"Bukan TNI AD saja. Saya kan angkatan darat juga. Kamu (masyarakat) pun boleh ikut," tutur Luhut di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).
Maka dari itu, kata Luhut, tim pencari nanti berisikan seluruh elemen masyarakat, karena setiap orang bisa ambil bagian.
"Tim pencari itu macam-macam, bukan dari TNI saja," kata Luhut.
(Baca: Pembongkaran Kuburan Massal Korban 1965 Akan Libatkan TNI AD)
Sebelumnya, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung dan Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal (IPT) 65 Reza Muharam bersama beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya menyerahkan data kuburan massal kepada Luhut, pekan lalu.
Bejo menuturkan, dalam catatan tersebut tercantum ada 122 titik kuburan massal yang tersebar di Pulau Jawa dan sumatera. Dia juga meminta jaminan perlindungan kepada semua saksi dan korban ketika nanti diminta oleh pemerintah menunjukkan lokasi kuburan massal.
Selain itu, Bejo juga meminta jaminan bahwa seluruh lokasi yang tercantum dalam data itu tidak digusur, dirusak, dipindahkan, atau dihilangkan karena menjadi alat bukti dalam proses pengungkapan kebenaran.