JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana menyambut positif bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan.
Menurut dia, keputusan Golkar tersebut perlu diakomodasi dengan memberikan timbal balik jatah kursi menteri kepada partai berlambang pohon beringin itu.
Namun, ia menambahkan, mengakomodasi Golkar bukan berarti mengkhianati partai-partai politik lain yang telah terlebih dahulu mendukung pemerintah.
(baca: Muhaimin: Tidak Usah Sering "Reshuffle", Bikin Menteri Enggak Jadi Kerja)
Menurut dia, Hanura tak bersedia jika jatah kursi menterinya harus dikorbankan. Hanura mendapat dua kursi menteri, yakni Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian, dan Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"(Hanura) yang penting tidak berkurang saja. Nambah boleh," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Ia menambahkan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, idealnya porsi partai politik di kabinet semakin diperbanyak karena berpengaruh terhadap stabilitas negara.
(baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Luhut Pastikan Jokowi Tak Terpengaruh Tekanan dari Luar)
"Kuncinya itu, tidak boleh membuat sakit hati (partai pendukung lama), tapi memberikan porsi yang proporsional pada pendatang baru," ucap dia.
Partai Golkar kembali menegaskan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Munaslub Golkar.
"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.
(baca: Aburizal: Tidak Pernah Sepatah Kata Pun Bicara Golkar Masuk Kabinet)
Sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.
Hingga saat ini, Presiden tidak memberi kepastian akan ada atau tidak reshuffle kabinet jilid II. Namun, Golkar sebenarnya sudah memiliki wakil di kabinet, yakni Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
