Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Priyo: Ada Politik Uang dengan Angka Fantastis di Munas Golkar

Kompas.com - 15/05/2016, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BALI, KOMPAS.com - Tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku mendengar informasi valid mengenai adanya praktik politik uang dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

“Berdasar laporan dari intelijen, kami mendengar informasi A1 bahwa politik uang dengan angka yang fantastis, masih berjalan sampai saat ini," kata Ketua Pelaksana Tim Sukses Priyo Budi Santoso, Vasco Ruseimy, di Arena Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5/2016).

Menurut Vasco, ada sejumlah calon ketua umum yang "mengguyur" uang ke pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II alias pemilik suara dengan angka yang mencengangkan.

Namun, dia menolak menyebutkan siapa calon ketum yang dimaksud. (baca: Politik Uang Akan Pengaruhi Kemenangan Ketum Golkar)

“DPD II ada yang siap untuk memberi kesaksian,” ujar Vasco.

Vasco menambahkan, praktik politik uang ini sangat disesalkan. Di tengah upaya Partai Golkar membangun budaya Munas yang bersih, ternyata masih ada saja calon ketua umum yang melakukannya.

"Kalau kondisi ini dibiarkan, maka cita-cita Golkar mewujudkan munas yang bersih dan rekonsiliatif tidak akan tercapai," kata dia.

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Vasco meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera bergerak. KPK harus bertindak karena partai politik adalah lembaga yang akan memproduksi para pemimpin negara.

"Jika ada yang merusak partai dengan melakukan politik uang yang fantastis, maka KPK sudah berkewajiban untuk bergerak," katanya.

Demikian juga dengan Komite Etik Munaslub Golkar yang sudah dibentuk. Menurut Vasco, Komite Etik harus menegakkan kesepakatan bersama untuk tidak ada praktik politik uang di munaslub.

"Tegakkan aturan untuk menghukum calon ketua umum yang gunakan politik uang," ucapnya.

Kompas TV Ribut Jelang Munaslub Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com