Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan yang disiapkan panitia penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dianggap masih menyisakan celah terjadinya lobi politik dan politik uang.

Aturan itu tidak mengikat semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Munaslub.

Pada Selasa (10/5/2016) kemarin, seorang bakal calon ketua umum Partai Golkar ditangkap dalam operasi yang dilakukan Komite Etik.

Bakal calon itu kedapatan bertemu dengan pimpinan DPD I Partai Golkar Kalimantan Barat di Hotel Grand Melia, Jakarta, antara pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

(Baca: Timses Novanto: Yang Penting Dukungan Daerah, Bukan Tommy Soeharto)

Namun, identitas bakal calon itu masih dirahasiakan.

"Kami sudah beritahukan, bahwa sejak 7 Mei tidak boleh ada lagi pertemuan-pertemuan di luar. Minum kopi pun tidak boleh," kata Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian saat dihubungi, Selasa (10/5/2016).

Ia mengatakan, Komite Etik hingga kini masih mendalami apakah ada praktik politik uang di dalam pertemuan itu atau tidak.

Jika ada, maka bakal calon itu akan langsung didiskualifikasi.

Akan tetapi, jika tidak didapati praktik politik uang, maka bakal calon tersebut dapat dijatuhi sanksi ringan atau sedang.

Keputusan terkait sanksi itu akan diputuskan dalam sidang Mahkamah Etik yang akan dilangsungkan di Bali, paling lambat pada 14 Mei mendatang.

(Baca: Ade Komarudin dan Setya Novanto Dilaporkan ke Komite Etik Munaslub)

"Mahkamah Etik ini terdiri atas tiga orang yang berasal dari anggota Komite Etik," ujarnya.

Sementara itu, Komite Etik juga memantau adanya pertemuan antara tim sukses Setya Novanto dengan pimpinan DPD I Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (9/5/2016) malam.

Namun, Lawrence mengaku, tak bisa menangkap tim sukses tersebut karena Novanto tak menghadiri pertemuan itu.