NUSA DUA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar nomor urut 3 Airlangga Hartarto meminta semua pihak mengawa proses berjalannya Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.
Pengawasan dari semua pihak mulai dari peserta, publik hingga media diperlukan untuk menghindari skenario aklamasi memenangkan calon tertentu.
"Kita harus mengawasi bersama agar jangan sampai ada skenario aklamasi," kata Airlangga di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/5/2016).
Airlangga menilai, skenario aklamasi dapat terjadi saat penyampaian pandangan umum, ketika peserta Munas menyuarakan calon tertentu yang dianggap layak menjadi ketua umum. Skenario ini juga bisa diakali melalui pembahasan tata tertib.
"Makanya harus dikawal," tegas Airlangga.
Untuk menghindari aklamasi, Airlangga berharap agar aturan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar benar-benar dijalankan.
Aturan tersebut yakni delapan bakal calon yang ada saat ini harus melalui voting tertutup terlebih dahulu untuk ditetapkan menjadi calon. Mereka harus mendapatkan 30 persen atau 167 suara dari total 557 pemilik suara yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II serta organisasi sayap Golkar.
"Musyawarah mufakat pada dasarnya baik. Tapi 8 calon ini harus dilakukan secara tertutup di bilik suara," ucap Anggota Komisi XI DPR ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.