Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Iman Sibuk sebagai Presiden PKS, Fahri Permasalahkan Keanggotaannya di DPR

Kompas.com - 09/05/2016, 16:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempermasalahkan keanggotaan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman di DPR.

Fahri yang baru dipecat PKS ini menilai Sohibul Iman mempunyai kesibukan yang terlalu banyak sebagai Presiden PKS. Dia pun khawatir Sohibul tidak memiliki waktu selain untuk partai, termasuk menghadiri kewajibannya sebagai anggota DPR.

"Saya mengusulkan ini kepada Pak Sohibul Iman sibuk banget. Padahal urusan partai ini kan sangat banyak, ditunggu kader juga. Kalau saya, terus terang dari awal tidak setuju Pak Sohibul Iman merangkap jabatan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (9/5/2016).

Kesibukan Sohibul itu juga menyebabkannya tidak hadir dalam sidang mediasi dengan Fahri Hamzah.Proses mediasi tahap kedua itu dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.

Menurut Fahri, para pimpinan PKS seharusnya hadir saat proses mediasi tersebut. Namun, hingga kini tiga pihak yang sebelumnya digugat Fahri ke pengadilan, belum dapat memenuhi panggilan mediasi.

Fahri meminta Sohibul Iman memilih salah satu, tetap menjadi anggota DPR dan mundur dari jabatan Presiden PKS, atau sebaliknya.

"Kalau saya sih usulnya dia mundur dari presiden partai biar fokus menjadi anggota," ucap Fahri. (Baca juga:Fahri Hamzah Sarankan Sohibul Iman Mundur dari Kursi Presiden PKS)

Sohibul sendiri saat ini tercatat sebagai anggota Komisi X DPR. Fahri pun mendapat informasi bahwa sejak menjabat sebagai Presiden PKS, Sohibul jarang hadir di Komisi X.

Ia khawatir, jika hal itu terus terjadi maka menjadi preseden buruk bagi PKS.

Menurut Fahri, sebagai sesama anggota DPR, dirinya juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kunjungan kerja saat reses. Namun, Fahri menghormati undangan pengadilan sehingga menunda kunjungan ke daerah.

"Kita pernah punya kasus ketika presiden partai merangkap dengan anggota DPR yang akhirnya kena masalah hukum begitu," ujarnya.

"Kita juga enggak mau (begitu) kan. Harusnya Pak Sohibul Iman enggak usah jadi presiden partai kalau masih mau jadi anggota DPR, atau sebaliknya," lanjut dia.

(Baca juga: Fahri Hamzah Tuntut PKS Bayar Ganti Rugi Lebih dari Rp 500 Miliar)

Kompas TV Fahri Sebut Pemecatannya Dari PKS Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com