Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Pintu Islah dengan PKS Bukan di MKD, melainkan Pengadilan

Kompas.com - 03/05/2016, 21:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah yang melaporkan tiga elite DPP yang juga anggota Fraksi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dianggap memperuncing polemik yang ada.

Bahkan, langkah tersebut berpotensi menutup islah yang hendak dibangun. Lalu apa kata Fahri Hamzah?

"Di MKD itu enggak ada islah. Islah itu di sini (pengadilan)," kata Fahri saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Fahri sebelumnya mengajukan gugatan terhadap tiga pihak ke PN Jaksel atas langkah pemecatan dirinya oleh DPP PKS. Ketiga pihak itu yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Badan Penegak Disiplin Otonom (BPDO) dan Majelis Tahkim PKS.

(Baca: Ini Isi Lengkap Gugatan Fahri Hamzah ke Pimpinan PKS...)

Dalam sidang sebelumnya, telah diputuskan agar gugatan yang diajukan masuk terlebih dahulu ke ranah mediasi. Namun, dalam proses mediasi hari ini, ketiga pihak yang digugat Fahri justru tidak hadir.

"Dia kan nggak datang," kata dia. (Baca: Presiden PKS Absen dalam Mediasi dengan Fahri Hamzah)

Fahri menambahkan, laporan yang ia ajukan ke MKD tidak memiliki korelasi dengan gugatan yang ia layangkan ke PN Jaksel.

Menurut dia, gugatan ke PN Jaksel lebih ditujukan untuk mencapai islah. Sementara laporan ke MKD lebih bersifat pribadi.

"Kalau pun dicabut, tidak ada yang dirugikan karena itu. Yang ada hanya kerugian saya sebagai anggota DPR yang dengan dasar tanpa surat pengesahan negara kepada Majelis Tahkim sudah pecat saya," ujarnya.

Ketua Departemen Bidang Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera Zainudin Paru sebelumnya mengatakan, DPP PKS awalnya masih membuka ruang perdamaian bagi Fahri Hamzah menyusul konflik yang terjadi.

Namun, ruang tersebut kini mulai tertutup akibat sikap Fahri yang dianggap tak dapat kooperatif.

"Sinyal itu bisa saja tertutup karena Jumat lalu Fahri melaporkan ke MKD. DPP tidak melihat adanya itikad baik untuk berdamai," kata Zainudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Fahri sebelumnya melaporkan tiga anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, dan Surahman Hidayat, ke MKD.

(Baca: Laporkan Petinggi PKS ke MKD, Ruang Damai untuk Fahri Hamzah Mengecil)

Ketiganya dianggap telah melakukan perbuatan yang tak hanya berpotensi melanggar kode etik tetapi juga pidana.

Kompas TV Fahri Sebut Pemecatannya Dari PKS Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com