Setya Novanto Dinilai Telah Abaikan Masyarakat NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan pemuda dan mahasiswa Nusa Tenggara Timur (NTT) melayangkan protes terkait pencalonan Setya Novanto sebagai calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 13-17 Mei 2016.

Koordinator Barisan Pemuda Mahasiswa NTT Guche Montero mengatakan, sebagai wakil dapil NTT, kontribusi Setya Novanto dinilai minim bagi masyarakat provinsi itu baik dari sisi peningkatan kesejahteraan maupun andil politik.

"Setya Novanto itu terpilih sebagai anggota DPR dari dapil NTT. Namun sampai saat ini saya merasa minimnya kontribusi politik bagi masyarakat NTT," ujar Guche saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016).

Lebih lanjut Guche menuturkan, sejak terpilih sebagai anggota parlemen, belum ada perubahan signifikan yang bisa dirasakan masyarakat NTT.

Masih banyak masyarakat NTT yang hidupnya belum sejahtera.

Guche menilai Setya Novanto cenderung mengabaikan kondisi nyata yang dialami masyarakat NTT saat ini.

Alhasil, dia pun menyerukan kepada masyarakat NTT untuk tidak memilih Setya Novanto kembali sebagai wakil rakyat dan melakukam protes apabila Setya Novanto berhasil terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Ini merupakan pendidikan politik agar masyarakat tidak lagi memilih Setya Novanto sebagai anggota DPR karena tidak ada perubahan yang signifikan," kata Guche.

Selain itu Guche menambahkan, Setya Novanto merupakan figur politisi dengan rekam jejak tidak bersih dari sisi politik maupun hukum.

Dia menyebut Setya Novanto pernah terlibat dalam skandal mega proyek PT Freeport dengan meminta saham dan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Guche pun mengkhawatirkan citra Partai Golkar di mata masyarakat akan semakin memburuk apabila Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum.

"Keterlibatan Setya Novanto dalam skandal saham mega proyek PT Freeport, tidak hanya memperburuk citra DPR tapi juga partai Golkar. Peristiwa permintaan saham serta pencatutan nama Presiden Joko Widodo menandai runtuhnya harga diri dan moral pejabat publik," kata Guche.

Oleh karena itu Guche mendesak adanya perubahan kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dengan tidak memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak negatif, baik cacat politik maupun cacat hukum akibat perilaku koruptif dan nepotis.

"Ini menjadi catatan moral dari kami. Kami mengharapkan mekanisme yang kredibel dalam memilih pemimpin parpol," dia menegaskan.