Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Yakin Skenario Gagalkan Munaslub Tidak Terjadi

Kompas.com - 06/05/2016, 06:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meyakini tak ada skenario untuk menggalkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) demi tetap menjadikan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai itu.

"Yang saya ketahui, Aburizal tidak akan maju, Agung Laksono juga. Ini harus jadi catatan penting dengan demikian tidak terjadi seperti apa yang dikatakan skenario," ujar Akbar saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Kamis (5/5/2016).

Akbar optimistis kader Golkar hingga akar rumput ingin adanya pergantian kepemimpinan. Walaupun secara hukum, Aburizal masih sah menjabat sebagai Ketum Golkar hingga 2019 mendatang.

(Baca: Jika Setoran Rp 1 Miliar Batal, Panitia Bingung Cari Dana Munaslub Golkar)

"Dalam kata lain, kepemimpinan lama sudah selesai. Menurut saya, itu (skenario) tidak terjadi meski validitasnya masih bisa dianggap sah," kata Akbar.

Sebelumnya, Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar, Zainuddin Amali mengakui, ada sejumlah usulan agar munaslub tidak perlu memilih ketua umum baru, tetapi hanya menetapkan kepengurusan yang sudah disahkan Menkumham.

(Baca: Pimpinan KPK: Seharusnya yang Disumbang ke Golkar Ide Brilian, Bukan Uang Rp 1 Miliar)

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menilai, Munaslub Partai Golkar tak perlu lagi diselenggarakan. Hal itu tidak perlu karena adanya SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali periode 2014-2019.

Kepengurusan yang disahkan itu dipimpin Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Kubu Agung Laksono yang sebelumnya tergabung dalam Munas Ancol juga diakomodasi di dalamnya.

"Pada dasarnya, kepengurusan rekonsiliasi sudah lahir," ucap Ridwan.

Kompas TV 8 Kader Daftar Bakal Caketum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com