Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar Nusa Bhakti: Risma Belum Bisa Tandingi Ahok

Kompas.com - 04/05/2016, 09:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih jadi perbincangan hangat.

Kedatangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Surabaya beberapa waktu lalu memunculkan pertanyaan besar terkait peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut bertarung pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat, terlalu riskan bagi PDI-P untuk mengusung Risma. Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu pun hasil survei elektabilitas yang menunjukkan keunggulan Risma.

"Nyatanya, hingga saat ini Basuki Tjahaja Purnama masih lebih unggul secara elektabilitas," ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

(Baca: Kata Megawati soal Risma untuk Pilgub DKI Jakarta...)

Risma hanya unggul dalam hasil survei tingkat kesukaan masyarakat atas calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 25 Januari 2016.

Menurut hasil survei tersebut, Risma berhasil menduduki peringkat teratas dengan torehan 85,54 persen. Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di peringkat ketiga dengan raihan 71,39 persen.

Adapun dalam hasil survei elektabilitas yang dirilis Charta Politika pada 30 Maret 2016, Ahok masih di posisi tertinggi dengan angka 51,8 persen. Risma pun berada di peringkat ketiga dengan perolehan 7,3 persen.

(Baca: Jika PDI-P Usung Risma, Apa Kata Ahok?)

Karenanya, Ikrar mengatakan, langkah yang paling realistis bagi PDI-P untuk Pilgub DKI Jakarta pada saat ini adalah tetap mengusung Ahok jika ingin menjadi partai penguasa di Ibu Kota.

"Politik itu jangan menggunakan emosi. Meskipun Ahok belakangan ini sering mengeluarkan pernyataan yang kurang mengenakkan bagi PDI-P, kan dia punya hasil kerja yang bisa dipertimbangkan," kata Ikrar.

Dia menambahkan, kasus Risma berbeda dengan Joko Widodo pada Pilgub DKI 2012 lalu. Menurut dia, saat itu, Joko Widodo memiliki dukungan yang besar dari elemen masyarakat sipil di Jakarta sehingga dia layak diusung.

"Sekarang kan kita belum melihat dukungan Risma dari masyarakat sipil di Jakarta, beda sama Jokowi dulu," imbuh dia.

Kompas TV Survei: Elektabilitas Ahok Masih Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com