Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Siap Beri Mahar Rp 1 Miliar untuk Maju sebagai Ketua Umum Golkar

Kompas.com - 02/05/2016, 14:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin, siap bersaing dengan para tokoh Golkar yang juga ingin duduk menjabat sebagai ketua umum.

Ia menyatakan kesiapan dirinya untuk menaati segala peraturan yang akan ditetapkan dalam rapat pleno nanti.

"Tentu yang diputuskan oleh pleno sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saya akan ikut. Pokoknya kalau sudah keputusan rapat pleno saya akan ikuti," ujar Ade di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (2/5/2016).

Ia pun tak menolak jika harus memberikan mahar sebesar Rp 1 miliar yang diperuntukkan menyukseskan terselenggaranya Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali pada 23 Mei 2016 nanti. Itu pun jika memang jadi keputusan dalam rapat pleno nanti.

"Semua keputusan partai melalui pleno saya ikuti," kata Ade.

Ia menambahkan, semua tokoh di partai golkar yang maju sebagai calon ketua umum sangat kompeten. Namun ia tidak gentar untu tetap maju menjadi calon ketua umum.

"Semua pesaing berat," tutur Ade, yang kini menjabat Ketua DPR.

Partai Golkar hari ini menggelar kegiatan sosialisasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Sosialisasi digelar di Kantor DPP Partai Golkar.

"Kami akan memberikan penjelasan langsung tentang tata cara dan persyaratan calon ketua umum, beserta rangkaian dan sosialisasi kegiatan munaslub," kata anggota Steering Committee Munaslub Partai Golkar, Andi Sinulingga, saat dihubungi, Senin.

(Baca: Siang Ini, Golkar Sosialisasikan Tahapan Munaslub)

Ada empat komite yang akan memberikan penjelasan pada hari ini, yaitu Komite Pemilihan, Komite Verifikasi, Komite Sosialisasi, dan Komite Etik.

Komite Pemilihan nantinya akan memberikan penjelasan mengenai syarat yang harus dipenuhi bakal calon sebelum melakukan pendaftaran.

Sementara, Komite Verifikasi akan bertindak untuk memverifikasi seluruh syarat yang telah diserahkan masing-masing calon.

Ada pun syarat yang harus diserahkan seperti sertifikat kader, surat keterangan sehat jasmanai dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, dan laporan harta kekayaan.

"Proses verifikasi akan dilangsungkan pada tanggal 5 (Mei) nanti. Nanti akan ditentukan siapa yang lolos dan tidak lolos, dan nanti akan diplenokan oleh SC untuk menentukan siapa yang lolos dan tidak," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com