Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSBSI: Sebelum Jadi Kebijakan, ya "Mbok" Kami Dilibatkan..

Kompas.com - 30/04/2016, 13:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid menginginkan agar ke depannya serikat buruh dilibatkan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan buruh dan ketenagakerjaan.

Mudhofir menilai, saat ini buruh belum dilibatkan untuk menyumbang saran, ide atau gagasan dalam pembuatan kebijakan terkait. Pemerintah hanya sebatas melakukan sosialisasi saat kebijakan yang dirumuskan telah dibuat dan mau dikeluarkan.

"Sebelum ada kebijakan, ya mbok kita dilibatkan. Komunikasi yang baik, duduk bersama, saya kira serikat buruh terbuka untuk memecahkan semua persoalan," kata Mudhofir dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Dengan melibatkan perwakilan serikat buruh, kata Mudhofir, maka pihaknya tak akan lagi melancaklan protes karena penyusunan kebijakannya telah dirumuskan bersama.

Ia menambahkan, hari buruh tahun ini menjdi momentum penting untuk mencari penyelesaian-penyelesaian permasalahan buruh.

(Baca: 16.000 Aparat Keamanan Akan Dikerahkan Saat Hari Buruh di Jakarta)

Isu-isu yang disuarakan pada hari buruh menurutnya hampir selalu sama setiap tahunnya seperti isu upah, outsourcing, hingga jaminan sosial.

"Negara hadir di situ. Bukan hanya soal upah. Bagaimana jaminan sosialnya, bagaimana negara memfasilitasi transportasi yang murah, hingga masalah pendidikan," tutur Mudhofir.

Sistem pengupahan harus mengandung unsur keadilan dan kesejahteraan. Tak hanya itu, Mudhofir pun berharap agar buruh bisa menarik manfaat dari semakin meningkatnya investasi di Indonesia. Semakin banyak investasi, maka peluang kerja lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian Kementerian Ketenagakerjan, Haiyani Rumondang menuturkan, pemerintah tak menampik bahwa peningkatan investasi bia berdampak pada perluasan lapangan kerja.

Namun, peningkatan investasi juga bisa menimbulkan persoalan lain. Misalnya, karakteristik tenaga kerja yang tak sesuai dengan keinginan investor.

"Pada saat bisnis dibuka maka persoalan selesai begitu saja? Tidak. Harus sudah dipersiapkan semuanya," ucap Haiyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com