Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Akui Kepala BPJN IX Maluku Pernah Meminta Uang

Kompas.com - 27/04/2016, 20:17 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur CV Putra Mandiri Charles Franz mengakui bahwa Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, pernah meminta uang kepada para pengusaha.

Diduga, Amran menjanjikan proyek pekerjaan kepada pengusaha yang memberikan uang.

"Pernah diminta, katanya untuk keperluan dia (Amran) di Balai," ujar Charles kepada Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Menurut Charles, setelah Amran meminta uang, ia dihubungi oleh pengusaha Hong Arta John Alfred. Ia kemudian diminta untuk segera menghubungi pengusaha lainnya, yakni Henock Setiawan alias Rino.

Menurut Charles, Rino mengirim uang sebesar Rp 500 juta untuk Amran. Charles sendiri tidak mengetahui uang-uang tersebut dipergunakan untuk apa.

Menurut informasi yang ia terima, uang itu akan digunakan untuk keperluan Amran di BPJN IX Maluku.

Dana suksesi Selain Charles, seorang pengusaha lain bernama Herry juga mengaku diminta oleh Amran untuk mengumpulkan uang dari para pengusaha.

Menurut Herry, permintaan itu dilakukan Amran sebelum ia dilantik sebagai Kepala BPJN IX Maluku.

"Ada rencana suksesi Pak Amran untuk menjadi Kepala Balai," ujar Herry kepada Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu.

Menurut Herry, dana suksesi yang diminta Amran tersebut merupakan bentuk dukungan berupa uang untuk mendanai operasional Amran menjadi Kepala BPJN IX.

Amran juga meminta agar ia dikenalkan dengan Alfred, dan beberapa pengusaha lainnya di Maluku. Herry mengatakan, para pengusaha pada prinsipnya bersedia untuk membantu Amran.

Pertemuan pertama dilakukan di Lumire, Jakarta, yang dihadiri oleh Herry, Amran, Alfred, pengusaha Abdul Khoir, dan rekan Amran bernama Imran S Djumadil.

Melalui Imran, Amran meminta agar para pengusaha menyediakan uang sekitar Rp 8 miliar. Penyerahan uang kemudian diatur oleh Alfred dan Abdul.

"Saya serahkan ke Pak Imran Rp 7 miliar, yang Rp 1 miliar saya tahan untuk operasional, entertain dan jasa saya," kata Herry.

Kompas TV Komisi V DPR Suap "Berjamaah"?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com