Wapres Ungkap Banyak Gubernur Ajukan Pemekaran kerena Takut Kena Demo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, banyak kepala daerah yang meminta pemekaran bagi daerahnya kepada pemerintah pusat. Namun, permintaan pemekaran itu dilakukan secara terpaksa lantaran takut didemo.

"Karena banyak daerah gubernurnya katanya terpaksa teken perjanjian karena alasan takut didemo," ujar Kalla di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Wapres menganggap permintaan pemekaran daerah karena ketakutan itu tak beralasan. Ia pun menyayangkan jika para kepala daerah sampai harus membawa wacana itu ke tingkat pusat.

(Baca: JK Minta Calon yang Kalah Pilkada Tak Minta Pemekaran Daerah)

Meski demikian, Kalla menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan mengabulkan permintaan tersebut. Pemerintah sudah memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru.

"Jadi semua sampah dibawa ke pusat. Di daerah sudah ditandatangani padahal tidak mau," kata Wapres.

"Hanya terpaksa saja, daripada ada korban maka kami umumkan saja sekalian sekarang, tidak ada pemekaran," lanjut dia.

(Baca: Kemendagri Perketat Pemekaran Daerah Baru)

Sebelumnya, Wapres mejelaskan, pemekaran daerah baru berpotensi menggerus anggaran pemerintah pusat. Hal itu karena daerah baru pasti membutuhkan banyak dana untuk pembangunannya.

Sementara itu, tutur Kalla, pertumbuhan ekonomi nasional tidak sebaik beberapa tahun silam. Bahkan, ia menyebutkan anggaran pemerintah mengalami defisit.

"Ekonomi dunia melambat, termasuk juga ekonomi nasional kita, sehingga defisit kita, istilah kerennya untuk utang, sudah mendekati 2,5 persen nanti," kata dia.