Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkum HAM Akui Ada Pemaksaan Saat Memeriksa Napi Undang di LP Banceuy

Kompas.com - 24/04/2016, 18:38 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku adanya unsur pemaksaan dalam pemeriksaan Undang, napi yang meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A, Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/4/2016) pagi.

Yasonna mengatakan pemaksaan ini didorong oleh kekhawatiran para penjaga yang harus memastikan bahwa narapidana bebas dari barang ilegal.

"Petugas saya berpikir nanti mati aku ini. Kamu enggak bisa bersihin, kamu yang bertanggungjawab. Ini membuat psikologis mereka panik, lalu (Undang) ditarik, diperiksa, ada indikasi dengan pemaksaan supaya mengaku," kata Yasonna di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Minggu (24/4/2016).

Yasonna menyebut bahwa pemaksaan itu tidak diwarnai dengan tindak kekerasan dari petugas lapas, namun hanya "colek-colek" biasa.

"Ya forced, dipaksa mengaku ada sedikit colek-colek. Tidak ada penyiksaan, beda. Apalah ditempeleng, biasalah ada hal itu," ujar Yasonna sambil memeragakan gerakan menampar pipi.

Yasonna menegaskan bahwa pemeriksaan yang ketat wajar dilakukan, mengingat ketakutan pihak lapas yang terancam dicopot jika kecolongan. Ia pun mengatakan, pihak Lapas Banceuy tidak akan dikenakan sanksi apabila bekerja sesuai prosedur. (Baca: Dirjen Pemasyarakatan Akui Banyak Masalah di Lapas Banceuy)

"Saya sudah katakan kalau Anda bekerja benar, sungguh-sungguh, sesuai protap, kalau ada sedikit kesalahan saya lindungi," kata Yasonna.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar I Wayan Sukerta menyebut dalam prosedur tetap, tidak diperbolehkan bagi petugas lapas untuk melakukan kekerasan terhadap narapidana. (Baca: Kerusuhan di Lapas Banceuy Dipicu Kematian Napi yang Gantung Diri)

"Enggak boleh, tapi dalam melakukan pemeriksaan dengan kondisi seperti ini mungkin dia ini tidak mengaku. Yang memeriksa juga manusia, yang diperiksa juga manusia, emosi ada pemukulan sehingga ada kekerasan, tapi bukan penyebab meninggalnya," kata Sukerta.

Pihak Ditjen Pemasyarakatan pun akan melakukan pemeriksaan internal terhadap petugas Lapas Banceuy dalam waktu dekat. Saat ini pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari delapan petugas yang terlibat dalam pemeriksaan Undang.

Kompas TV Bangunan Sisa Kebakaran Lapas Dirobohkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com