JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara dalam acara International Maritime Organization (IMO) di gedung IMO, London, Selasa (20/4/2016) waktu setempat.
Di depan perwakilan dari 171 negara, Jokowi menyatakan tentang pemanfaatan hasil laut untuk kesejahteraan rakyat sendiri.
"Kami menyadari, pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan," ujar Jokowi sebagaimana dikutip siaran pers dari Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana.
Jokowi juga menyadari ada tanggung jawab Indonesia kepada dunia untuk melestarikan laut. Pasalnya, Indonesia berada di antara dua samudera.
"Kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Indonesia memandang penting IMO.
(Baca: Keliling Eropa, Jokowi Tak Sekadar Lakukan "Kunjungan Basa-basi")
Sebagai salah satu badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IMO mendapat mandat di bidang keselamatan, keamanan pelayaran, pencegahan polusi laut serta memastikan pelayaran internasional menjadi unsur penting pertumbuhan ekonomi dunia.
Peran aktif Indonesia di IMO, lanjut Jokowi, adalah sumbangan Indonesia kepada dunia. Fakta menunjukkan bahwa 60.000 kapal laut melintas di perairan Indonesia setiap tahunnya. Sudah selaiknya Indonesia turut membantu melancarkan jalur tersebut.
Presiden mengakui, bangsa Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut. Padahal, Indonesia merupakan negara maritim dan pernah berjaya sebagai bangsa pelaut.
(Baca: Terpilih Jadi Anggota Dewan, Indonesia Bisa Pengaruhi Pengambil Keputusan IMO)
Presiden pun menegaskan kembali komitmen untuk menjadikan Indonesia kembali ke masa jaya sebagai poros maritim dunia.
"Kami pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan laut. Kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia sebagai titik tumpu dua samudera, Pasifik dan Hindia," ujar Jokowi.