Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Ingin Temui SBY di Cikeas untuk Bercerita, Apa yang Akan Disampaikan?

Kompas.com - 19/04/2016, 18:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah berencana untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat.

Hal tersebut diungkapkan Fahri saat menyambangi ruang wartawan DPR, Selasa (19/4/2016).

Fahri saat itu menemui Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, yang sudah tiba terlebih dahulu di ruang wartawan.

"Saya ini kan tetangga Pak SBY. Saya mau ketemu beliau bersama Pak Syarief. Mohon waktu, saya mau cerita," kata Fahri kepada Syarief, Selasa sore.

Fahri mengaku sudah lama berencana untuk ketemu dengan SBY, tetapi belum sempat dan belum menemukan waktu yang tepat.

Ia menuturkan, sebagai presiden Indonesia selama dua periode, SBY memiliki banyak ilmu tentang Indonesia. Fahri juga melihat SBY sebagai sosok pemimpin yang besar karena kritik.

"Anda tahu kan, 10 tahun Pak SBY memimpin. Saya ini adalah tukang kritik Pak SBY. Alhamdulillah, saya enggak ada masalah," ujar politisi yang baru saja dipecat Partai Keadilan Sosial itu.

"Waktu saya ketemu beliau (SBY) berkali-kali, beliau selalu bilang 'teruskan (kritik), Dinda. Teruskan'," kata Fahri menirukan kalimat SBY.

Fahri enggan berkomentar saat ditanyakan apakah pertemuan tersebut dapat diartikan bahwa dirinya akan merapat ke Partai Demokrat. Ia hanya mengatakan bahwa dia dan SBY merupakan tetangga.

"Beliau tinggal di Cikeas, saya di Cibubur," ujarnya.

Sementara itu, saat wartawan bertanya apakah ada agenda politik yang akan dibahas pada rencana pertemuan Fahri dengan SBY, Syarief hanya berkomentar singkat.

"Orang baik itu di mana-mana banyak teman," ucap Syarief.

DPP PKS menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang jabatan di kepartaian.

Surat tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016.

Dalam penjelasannya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Fahri Hamzah kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Setelah dinasihati, ternyata tidak ada perubahan pola komunikasi politik yang dilakukan oleh Fahri.

Bahkan, kata Sohibul, timbul kesan adanya silang pendapat antara Fahri selaku wakil ketua DPR dan pimpinan PKS lainnya. (Baca: Ini "Dosa" Fahri Hamzah Menurut PKS)

Fahri merasa janggal atas kasus yang tengah menimpanya. Ia menganggap PKS tidak mengindahkan AD/ART serta melakukan tindakan terencana dan direkayasa untuk melaksanakan persidangan ilegal dan fiktif.

Fahri mengaku akan melawan pemecatannya ini melalui jalur hukum. (Baca: Ini Isi Lengkap Gugatan Fahri Hamzah ke Pimpinan PKS...)

"Saya sebagai warga negara tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Saya mengidentifikasi, PKS sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang serius," kata Fahri.

Kompas TV Inilah Beragam Kontroversi Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com