Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanusi Sangkal Ada Anggota DPRD DKI Turut Terlibat Kasus Reklamasi

Kompas.com - 18/04/2016, 18:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang kini menjadi tersangka kasus suap pembahasan raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta, M Sanusi, menyangkal ada anggota DPRD DKI lainnya yang turut terlibat dalam kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan Sanusi seusai menjalani pemeriksaan sekitar enam jam di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini, Senin (18/4/2016).

"Saya selaku DPRD DKI semata sehingga dengan sendirinya saya tidak memiliki kapasitas atau kewenangan dalam hierarki, struktur, atau sebagai ketua dan/atau pengurus baik di Balegda ataupun di Bamus maupun di paripurna," kata Sanusi melalui siaran pers.

"Artinya adalah suatu hal yang tidak mungkin bahkan muskil adanya saya dapat memengaruhi dan/atau menggerakkan dan/atau menggiring baik itu Balegda, Bamus, maupun paripurna serta anggota DPRD DKI lainnya yang jelas pula telah berwarna (mengikuti fraksi sebagai representasi partai) dan dengan jumlah lebih dari 100 orang," kata dia.

Meskipun telah menjadi tersangka, ia akan bertindak kooperatif agar kasus tersebut dapat terungkap secara jelas.

"Diperiksa sebagai saksi dan saya akan terus koopreatif dan akan terus terbuka," katanya. (Baca: Politisi Nasdem Yakin Sanusi Tak "Bermain" Sendiri di DPRD DKI)

Seperti diberitakan sebelumnya, M Sanusi mendatangi KPK sejak siang hari ini untuk menjalani pemeriksaan untuk tersangka AWJ (Ariesman Widjaja selaku Presdir PT Agung Podomoro Land)

Setibanya di Gedung KPK pada siang hari ini, dia tak menggubris pertanyaan awak media terkait aliran uang dari para pengembang yang mendapat izin pelaksanaan reklamasi pesisir pantai utara Jakarta kepada anggota DPRD DKI lainnya.

Ia memilih diam dan bergegas masuk ke dalam lobi gedung lembaga antirasuah itu. Terkait hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, M Sanusi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lainnya.

"Dia bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AWJ (Ariesman Widjaja selaku Presdir PT Agung Podomoro Land)," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, sejumlah saksi terkait kasus tersebut juga turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah Nono Sampono, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Merry Hotma, ajudan M Taufik, Riki Sudani, dan Kasubag Rancangan Perda DPRD DKI Damera Hutagalung.

Sejumlah saksi tersebut akan dimintai keterangannya untuk tersangka M Sanusi. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT APL, melalui Trinanda selaku Personal Assistant PT APL yang kini juga turut menjadi tersangka.

Kompas TV Taufik Diperiksa KPK Sebagai Saksi untuk Sanusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com