Sudah Lebih dari Dua Minggu, Pemerintah Masih Upayakan Pembebasan 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya penyelamatan terhadap 10 orang warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak 26 Maret lalu.

Hingga kini, berarti sudah lebih dari dua pekan kejelasan nasib para WNI itu terombang-ambing lantaran proses penyelamatan belum membuahkan hasil.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa sampai saat ini pihak Kemenlu masih mengupayakan pembebasan 10 WNI yang masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Ia menuturkan, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina masih terus berlangsung sampai saat ini.

"Kami masih terus mengupayakan pembebasan. Komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terus berlangsung," ujar Arrmanatha saat dihubungi, Kamis (14/4/2016).

(Baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan bahwa saat ini Kemenlu telah menunjuk dua liaison officer (LO) untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak keluarga 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Penunjukan tersebut, kata Retno, merupakan upaya yang dilakukan Kemenlu agar pihak keluarga terus mendapatkan perkembangan terkini mengenai kondisi para sandera.

Selain itu, Menlu juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina. Kemudian, di tempat terpisah, Retno juga bertemu Menteri Luar Negeri Filipina dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina.

(Baca: Pengamat: Pembebasan WNI dari Kelompok Abu Sayyaf Tak Bisa Buru-buru)

Dalam pertemuan tersebut, Menlu berupaya mengintensifkan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pembebasan sandera, menekankan pentingnya keselamatan para sandera, dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan Filipina.

"Sesuai instruksi dari Presiden Jokowi, saya telah melakukan kunjungan ke Filipina pada tanggal 1-2 April 2016 lalu. Hasil pertemuan sudah saya laporkan kepada Presiden," tutur Retno saat memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (5/4/2016).