Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/04/2016, 21:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung M. Prasetyo nampak kesal menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menganggapnya gagal membina bawahannya di kejaksaan. Bahkan, ICW sampai menyarankan Prasetyo untuk mundur.

"Biar saja mereka ngomong gitu. Jadi ICW itu enggak ada urusan, ya!" tukas Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Desakan agar Prasetyo segera meletakkan jabatannya dilontarkan oleh peneliti ICW Emerson Yuntho.

Pernyataan itu disampaikan menyusul operasi tangkap tangan dua jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain menjalani proses hukum di KPK, dua jaksa tersebut juga diperiksa secara internal oleh tim klarifikasi pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Prasetyo mengatakan, kejadian tersebut membuat kejaksaan akan memperbaiki diri ke depan.

(Baca: Dua Kejati Tersangkut Kasus Korupsi, Jaksa Agung Disarankan Mundur)

"Paling tidak untuk pencegahan agar hal yang sama tidak terulang lagi," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Emerson menilai institusi Kejaksaan belum steril dari praktik korupsi atau mafia peradilan. Ia pun menganggap Prasetyo gagal membina jajaran di bawahnya dan melakukan bersih-bersih Kejaksaan dari korupsi.

"Dalam hal masih munculnya kejadian yang memalukan ini, Jaksa Agung harusnya meminta maaf dan mengundurkan diri karena gagal membina jajaran dibawahnya," kata Emerson.

Jika Prasetyo enggan mundur, maka Presiden Joko Widodo layak menjadikan kedua kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk mengganti Prasetyo dengan figur yang lebih tepat. Penggantian ini sepaket dengan bagian reshuffle kabinet kerja Jokowi.

Kompas TV Inilah Jaksa yang Tersangkut Korupsi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com