Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Ricuh Dinilai Jadi Bukti Lambatnya Kinerja Pimpinan DPD

Kompas.com - 12/04/2016, 12:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menilai, ricuhnya Dewan Perwakilan Daerah disebabkan ketidakpuasan para anggotanya.

Salah satunya terkait kinerja pimpinan yang lamban. Hal tersebut seringkali menghambat kinerja para anggota DPD.

"Kadang-kadang anggota DPD nya sudah mau melangkah agak jauh, tapi terkendala di dalam pikiran atau adminiatrasi ya g dibuat oleh unsur pimpinan," kata Ray saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).

Dia mencontohkan, mengenai kewenangan DPD ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang, meski tak terlibat dalam penetapan hasil UU.

Kewenangan tersebut telah diakomodasi Mahkamah Konstitusi namun DPD juatru memberi kesan seakan mereka enggan memanfaatkan kesempatan itu. Sekalipun terlibat, hanya terbatas pada pelibatan pembahasan namun tak ada upaya untuk meninggalkan kesan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diperhitungkan.

"Intinya, DPD di bawah kepemimpinan ini semuanya berjalan seperti tidak ada terobosan," ujarnya.

Selain itu, Ray mengaku mendengar adanya rasa kesal dari para anggota karena unsur pimpinan tak banyak berkantor, terutama Ketua DPD Irman Gusman yang sudah menjabat dua periode.

Menurut dia, dapat terlihat kinerja Irman yang terlihat tak optimal dalam periode kepemimpinannya itu.

"Kalau ada geliat ini, beliau lebih lama di DPD nya melakukan apa, memperbaiki apa, mengadvokasi apa, mendorong anggota untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif bagi kepentingan publik, misalnya. saya pikir tuntutan-tuntutan seperti itu akan kandas," tutur Ray.

"Tinggal soal mau enggak unsur pimpinan DPD ini berubah. Jangan selalh berlindung di bawah ketentuan," imbuhnya kemudian.

Ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ray menyebutkan, ketentuan mengenai mosi tidak dikenal dalam peraturan tersebut. Maka ketika sejumlah anggota DPD melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD, maka tak lantas dapat melengserkan mereka.

Oleh karena itu, untuk kembali mengembalikan kepercayaan anggotanya, kata Ray, Irman beserta pimpinan DPD lainnya harus mau bekerja lebih optimal dan membuat terobosan.

Salah satunya bagaimana untuk terus menerus memperbaiki mekanisme, mendorong dan mendesak supaya rapat di DPR, anggota DPD juga dilibatkan.

"Memotivasi anggota DPD untuk betul-betul aktif, melakukan tindakan-tindakan positif meski tidak diatur dalam UU, misalnya. Kalau mereka mau melakukan itu, mosi tidak percaya ini bisa kandas di tengah jalan," tutur Ray.

 

Kompas TV Rapat Paripurna DPD Diwarnai Kericuhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com