Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hinca IP Pandjaitan XIII
Politikus

Politikus, sekretaris jenderal Partai Demokrat. Menulis untuk menyebarkan kebaikan, menabur optimisme sebagai bagian dari pendidikan politik bagi anak bangsa dalam kolom yang diberi judul: NONANGNONANG. Dalam budaya Batak berarti cerita ringan dan bersahaja tetapi penting bercirikan kearifan lokal. Horas Indonesia.

Hukuman Mati, Akankah Berakhir?

Kompas.com - 08/04/2016, 16:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Ketika M Rivai Darus, Wakil Sekjend Partai Demokrat yang juga Ketua KNPI mengirimkan pesan pendek lewat WA, saya sedang membaca laporan Amnesty International.

"Bang Sekjend, kerja politik kita di Papua Barat sudah siap. Sabtu Sekjend dampingi panitia pencalonan penjaringan menerima pendaftaran bakal calon Gubernur Papua Barat," katanya.

"Ok, bung Ulil juga ikut ya,"kataku membalas sambil terus melanjutkan ketertarikan ku membaca laporan Amnesty International.

Amnesty International, lembaga nirlaba pegiat hak asasi manusia, yang bermarkas di London, beranggotakan lebih dari 7 juta anggota dan sudah berdiri sejak Juli 1961 terus berjuang keras mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di muka bumi.

Salah satu cara mereka adalah membuat laporan tahunan data dan angka eksekusi hukuman mati di setiap negara. Tujuannya satu saja, mengetuk hati petinggi negara menghapus hukuman mati dari sistem hukum yang ada.

Juliet Perry, jurnalis CNN, pagi 7 April 2016, dari London, mengutip Amnesty International, melaporkan bahwa tahun 2015 merupakan tahun eksekusi mati tertinggi selama 25 tahun terakhir.

"AMNESTY report: Executions at their highest level ini 25 years", begitulah headline laporan CNN mengejutkan dunia. Tentu termasuk saya. Saya yakin anda juga.

Amnesty International menyebutkan, "2.634 orang dihukum mati tahun 2015, meningkat  50% dibanding 2014. Hampir 90% eksekusi ini dilaksanakan di Iran, Pakistan dan Arab Saudi. Jumlah ini kemungkinan bisa jauh lebih tinggi mengingat China tidak menyebutkan jumlah hukuman mati di sana.”

"Wah, tiga negara menjadi paling disorot, minus Tiongkok karena belum dapat datanya," aku merenung dalam hati, sambil cemas juga untung negeriku bukan termasuk papan atas laporan itu.

Di Iran, 977 orang dieksekusi mati karena kasus narkoba, 320 orang di Pakistan dan 158 di Arab Saudi juga akhiri hidupnya karena dieksekusi oleh sesama manusia atas nama hukum.

20.292 Menunggu Eksekusi

Perry menggambarkan kegundahan hati Salil Shetty, Sekjend Amnesty International, karena saat ini di seluruh dunia ada 20.292 terpidana mati yang menunggu eksekusi di beberapa negara. Sekalipun demikian Salil digambarkan sedikit senang karena kampanyenya mendorong negara-negara menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya yang dilakukannya tanpa henti mulai berbuah baik.

"Saat ini sudah 102 negara, setelah tahun 2015 negara Fiji, Mandagaskar, Republik Kongo dan Suriname menghapuskan hukuman mati di negerinya" kata Salil dikutip Juliet Perry.

Bagaimana Indonesia? Eksekusi mati di Indonesia barangkali termasuk yang paling heboh. Khususnya tahun 2015. Dengan alasan agar dipuji pubik berani mengeksekusi terpidana mati, maka ruang publik disuguhi teledrama proses eksekusi. Dibuatkan story board layaknya super show di layar kaca dibungkus dengan puncak emosi, "breaking news".

Publik terpecah dan hiru biru menunggu harap-harap cemas eksekusi mati itu. Jurnalis berduyun-duyun membututinya. Ruang media kita dijejali cerita ritual eksekusinya yang lebih dasyat ketimbang substansi kasusnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com