Kinerja DPR yang Jeblok dan Tuntutan yang Banyak Dinilai Tak Sebanding

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyorot banyaknya tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemenuhan fasilitas. Hal tersebut dinilai tak sebanding dengan kinerjanya yang dianggap jeblok.

Beberapa tuntutan tersebut di antaranya terkait mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, dan lain sebagainya.

"Mega proyek yang terdiri dari 7 proyek itu, bagaimana bisa pemerintah dan DPR mengucurkan dana Rp 570 miliar sedangkan grand design perencanaan gedung itu sendiri belum ada?" tutur Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Kini, DPR sendiri dinilai kebingungan menggunakan anggaran tersebut dan malah menggulirkan wacana lain, yaitu membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Perpustakaan itu sebenarnya ranah pemerintah. Kita juga punya perpustakaan nasional. Kenapa tidak itu saja yang dibesarkan?" kata Made.

Perpustakaan nasional dinilai lebih terbuka dan aksesnya lebih mudah bagi publik. Berbeda dengan jika penempatannya di DPR yang cenderung memiliki pengawasan lebih ketat. Terlebih DPR sendiri berkeinginan membentuk polisi parlemen.

Penjaga keamanan kompleks parlemen yang selama ini dijaga pengamanan dalam (Pamdal) mau diganti dengan pasukan keamanan seperti polisi dan tentara mirip pengamanan istana kepresidenan.

Menurut Made, keberadaan Pamdal saat ini sudah cukup. Meski DPR dan istana presiden sama-sama lembaga negara, namun keinginan membentuk polisi parlemen dinilai terlalu berlebihan.

"Sangat berbeda. Di istana kan ada presiden, kepala negara. Apa pun yang dia lakukan harus dijaga," imbuhnya.

Tuntutan lainnya yang juga disorot oleh Formappi adalah penganggaran pembelian bus, ambulan, antivirus, mobil derek, dan pengadaan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Meski tak berniat mengkritisi, kata Made, namun pihaknya mempertanyakan angka yang dipatok untuk keperluan-keperluan tersebut.

"Misal beli ambulan Rp 1,7 miliar. Itu tipe apa? Kemudian untuk apa juga DPR beli mobil derek?" ujarnya.