PDI-P: Orang Akan Bertanya Kenapa PKB "Ngotot" Pertahankan Menteri Desa

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menekankan, partainya tidak pernah mengincar jabatan menteri yang kini sedang dijabat oleh kader PKB.

Menurut dia, jika nantinya perombakan kabinet dilakukan, maka hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

"PDI-P dan PKB berkeringat sejak awal. Justru karena ada hubungan kuat dan harmonis, jadi ada semacam langkah untuk memecah sinergi ini," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (7/4/2016).

Hendrawan mengatakan, evaluasi kinerja yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap seluruh capaian kementerian beberapa waktu lalu bukanlah untuk menyasar kementerian tertentu.

Ia justru heran jika PKB terlalu protektif terhadap jabatan menteri desa (mendes) yang kini dipegang Marwan Jafar. (Baca: Menteri Marwan: Presiden Tak Pernah Protes soal Dana Desa)

"Kalau misalnya PKB sepertinya ngotot mempertahankan mendes, orang akan bertanya kenapa ini? Padahal, evaluasi dilakukan menyeluruh," ujarnya.

Dalam kondisi seperti saat ini, ia menambahkan, membangun sinergi yang harmonis antar-parpol pendukung pemerintah lebih baik daripada menciptakan rivalitas baru melalui isu perebutan kursi kabinet. (Baca: PKB Akui Kursi Menteri Desa "Seksi" untuk Tarik Dukungan)

"Nggak ada hujan nggak ada panas suudzon begitu. Kami sarankan agar khusnudzon," ujarnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya disebut tidak terima adanya dugaan upaya merebut kursi menteri desa. (Baca: Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar)

Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut. Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri.

Polemik soal kursi menteri itu muncul setelah adanya wacana reshuffle kabinet jilid II.