Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Yakin Densus 88 Bertindak Sesuai Prosedur Terkait Kasus Siyono

Kompas.com - 05/04/2016, 17:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri telah melakukan upaya sesuai prosedur terkait penanganan terduga teroris asal Klaten, Siyono.

Namun, Luhut meminta semua pihak menunggu hasil otopsi terhadap jenazah Siyono sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja Densus.

"Soal Siyono, kita tunggu hasil otopsinya apa. Saya yakin Densus melakukan dengan prosedur yang ada. Kalau ada yang salah nanti kita lihat," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (5/4/2016).

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila hasil otopsi nantinya menyatakan ada pelanggaran prosedur, maka pemerintah tidak akan segan untuk mengambil tindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

"Pasti ada tindakan sanksi administratif kalau memang ada tindakan yang menyalahi prosedur," kata Luhut.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi terduga teroris Siyono.

"Belum ada laporan. Nanti seminggu atau 10 hari yang berhak melaporkan ada tim forensik," ujar Haedar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Otopsi Siyono dilakukan oleh sembilan dokter forensik yang ditunjuk Pengurus Pusat Muhammadiyah dan seorang dokter dari Polda Jawa Tengah.

Otopsi dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Haedar mengatakan, pihaknya tidak merasa melangkahi Polri untuk mengotopsi Siyono. Muhammadiyah mendapatkan perintah dari Komnas HAM untuk melakukan hal tersebut.

"Hal yang perlu dipahami, tim dari forensik Muhammadiyah bekerja dalam otoritas Komnas HAM. Kami tidak mau asumsi apa pun proses di lingkungan Polri," kata Haedar.

Lagipula, kata Haedar, ada juga anggota polisi yang terlibat dalam proses otopsi. Sebelum otopsi dilakukan pun Muhammadiyah sudah mengkomunikasikannya kepada Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Otopsi Siyono sempat ditolak oleh warga setempat. Proses otopsi akhirnya dilakukan dengan penjagaan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah.

Perwakilan dari Komnas HAM juga hadir untuk pemantauan otopsi.

Siyono tewas saat dalam penahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri seusai penggerebekan di rumahnya, 10 Maret 2016.

Kematian terduga teroris itu menjadi sorotan publik karena diduga ada pelanggaran hukum atas upaya penangkapannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com