JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui sesekali kerap berselisih dengan rekannya, Fahri Hamzah. Agus tak menjelaskan secara spesifik perselisihan yang dimaksud.
Namun, menurut dia, perselisihan yang terjadi itu tidak lantas merusak hubungan antara pimpinan DPR.
"Saya sendiri pernah terjadi suatu perselisihan, tetapi itu biasa. Kalau kita berbeda pendapat, semua bisa kita selesaikan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Agus menambahkan, hingga saat ini, pimpinan DPR masih menunggu surat dari Partai Keadilan Sejahtera terkait pemecatan Fahri.
Setelah PKS mengirimkan nama pengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR, barulah pimpinan akan memprosesnya. (Baca: PKS Segera Ajukan Pengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR)
"Seandainya nanti sudah ada, kita pasti akan melaksanakan rapat pimpinan dan di dalam rapat pimpinan tersebut kita juga memfasilitasi harus dilaksanakan rapat Bamus untuk menentukan langkah tindak lanjutnya," kata dia.
Agus menghormati langkah Fahri yang memilih menempuh langkah hukum untuk menghadapi pemecatannya. (Baca: Ruhut: Fahri Hamzah, Mulutmu Harimau yang Menerkam Dirimu...)
Dia menilai, dengan langkah hukum tersebut, pemecatan Fahri tidak bisa langsung diproses.
"Menurut kami, biasanya jika sedang dalam masalah perselisihan hukum pasti perselisihan hukumnya itu dulu yang diselesaikan. Tapi, kita lihat nanti karena memang suratnya sampai saat ini belum ada," ucap politisi Partai Demokrat ini.
DPP PKS menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang jabatan di kepartaian. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Ungkit Jasanya di PKS)
Surat tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016.
Dalam penjelasannya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Fahri Hamzah kerap melontarkan pernyataan kontroversial. (Baca: Ini "Dosa" Fahri Hamzah Menurut PKS)
Setelah dinasihati, ternyata tidak ada perubahan pola komunikasi politik yang dilakukan Fahri.
Bahkan, kata Sohibul, timbul kesan adanya silang pendapat antara Fahri selaku Wakil Ketua DPR dan pimpinan PKS lainnya.
Fahri merasa janggal atas kasus yang tengah menimpanya. Ia menganggap PKS tidak mengindahkan AD/ART serta melakukan tindakan terencana dan direkayasa untuk melaksanakan persidangan ilegal dan fiktif.
Fahri mengaku akan melawan pemecatannya ini melalui jalur hukum. (Baca: Dipecat PKS, Fahri Hamzah Melawan lewat Jalur Hukum)
"Saya sebagai warga negara tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Saya mengidentifikasi, PKS sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang serius," kata Fahri.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
