Luhut Harap "Tax Amnesty" Tak Disandera Untuk Perpustakaan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa segera merampungkan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty paling lambat akhir bulan ini.

Dia berharap RUU yang dibutuhkan pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari pajak ini tidak disandera sebagai jaminan dibangunnya gedung baru dan perpustakaan DPR.

"Tax amnesty saya berharap tetap jalan. Saya berkomunikasi dengan baik dan intens dengan mereka. Mestinya enggak ada masalah," kata Luhut saat berkunjung ke Kantor Kompas TV, di Jakarta, Senin (4/4/2016).

Luhut mengatakan, tax amnesty bisa mendatangkan pemasukan tambahan dari pajak hingga Rp 70 Triliun per tahun. Dia mengakui jumlah itu tak terlalu besar.

Namun yang terpenting, dengan tax amnesty itu juga, pemerintah bisa memiliki data yang lebih lengkap mengenai data wajib pajak.

"Kan kelas menengah kita 45 juta orang. Masa di luar PNS, TNI dan Polri yang bayar pajak cuma 940.000an orang," kata dia.

Terkait pembangunan perpustakaan sendiri, kata Luhut, pemerintah akan mendukung apabila memiliki dana yang cukup. Namun, pemerintah tidak bisa memaksa jika dana yang ada memang terbatas.

"Tergantung duit kita. Kalau enggak ada duit. Presiden itu dia dengerin semua orang, tapi kalau di logika dia enggak masuk, ya enggak masuk saja," ucap Luhut.

Ketua DPR Ade Komarudin sebelumnya kembali menegaskan bahwa pemerintah pasti akan menyetujui pembangunan gedung untuk perpustakaan dan ruang kerja anggota DPR.

Ia optimistis akan ada cukup dana apabila Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty usulan pemerintah bisa segera dirampungkan oleh DPR.

Jika Tax Amnesty gagal disahkan, maka Ade mempersilahkan pemerintah memotong atau bahkan menarik dana pembangunan gedung sebesar Rp 570 Miliar yang sudah ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2016.

"Ya, potong saja. Kalau tax amnesty enggak jalan, pasti semuanya juga dipotong. Akan banyak korban. Makanya itu tidak boleh terjadi," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).