Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Menebarkan Isu SARA, Yusron Dilaporkan ke Bareskrim

Kompas.com - 01/04/2016, 15:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, dilaporkan oleh Komunitas Relawan Basuki Tjahaja Purnama Mania ("Batman") ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Ia dilaporkan atas dugaan diskriminasi terhadap etnis tertentu karena mengunggah komentar bernada SARA mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Keberadaan kami datang ke sini adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat siapa pun maupun pejabat untuk berhati-hati, berbicara tentang isu SARA," ujar kuasa hukum Batman, Reinhard Parapat, di Bareskrim Polri, Jumat (1/4/2016).

(Baca: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

Reinhard mengatakan, pihaknya membawa bukti berupa salinan sejumlah tweet Yusron yang melontarkan komentar bernada SARA itu. Tweet itu dipublikasikan pada 28 Maret 2016 lalu. Ia mempermasalahkan penggunaan kata "China" yang ditujukan untuk etnis Tionghoa.

"Jelas-jelas sudah diumumkan oleh pemerintah, bukan lagi China, tapi Tionghoa. Itu bahasa sudah berbeda ya, sudah mendiskreditkan kelompok etnis tertentu," kata Reinhard.

Reinhard menyayangkan komentar tersebut dilontarkan Yusron di media sosial yang sifatnya mudah menyebar secara cepat ke netizen. Terlebih lagi, Yusron adalah seorang tokoh terpandang yang mewakili negara Indonesia.

"Pejabat sekelas duta besar mewakili negara seharusnya punya etika terhormat, apalagi ada etika sebagai diplomat. Itu tidak menunjukkan pendidikan yang baik ke masyarakat," kata Reinhard.

(Baca: Ruhut: Dubes Yusron Harus Menghadap Jokowi Ajukan Pengunduran Diri)

Yusron sempat berkicau di akun Twitter miliknya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut dia, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.

Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluhkan kicauan Yusron itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ahok merasa kicauan Yusron itu bernuansa SARA.

Kementerian Luar Negeri akhirnya bereaksi soal kicauan Yusron itu. Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa kementeriannya meminta semua kepala perwakilan untuk lebih fokus menjalankan tugasnya.

"Yang kita harapkan kepala perwakilan dalam menjalankan tugasnya harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha.

Yusron yang dihubungi Kompas.com soal keluhan Ahok itu menolak untuk mengomentari apa pun soal kontroversi ini.

Kompas TV Ahok Tuding Kicauan Yusron Berbau SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com