Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, PBNU Jamin Tidak Ada Santri NU Terlibat Terorisme

Kompas.com - 31/03/2016, 12:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Kedua pihak membicarakan banyak hal, mulai dari pertemuan pemimpin-pemimpin Islam seluruh dunia hingga kondisi umat Islam di Indonesia.

Rais Aam NU Ulama Ma'ruf Amin mengatakan, pertama, PBNU melaporkan acara International Summit of the Moslem Moderate Leader yang digelar di Kemayoran, Jakarta, 9 Mei 2016 mendatang. Acara itu dihadiri pemimpin-pemimpin Islam setidaknya dari 60 negara.

"Acara itu untuk menyamakan persepsi soal radikalisme dan terorisme. Sebab, ada peristiwa bom Brussel, Angkara, Lahore dan berbagai kekerasan yang lain. Oleh karena pemimpin-pemmpin Islam harus bersatu maka kami mengadakan pertemuan dan mengundang mereka untuk mendiskusikan," ujar Ma'ruf usai pertemuan dengan Presiden.

Ketua PBNU Said Aqil Siroj menambahkan, selain melaporkan pertemuan itu, pihaknya juga membicarakan dukungan NU kepada pemerintah. Khususnya dalam hal menciptakan kestabilan keamanan dari gangguan teror.

Said memastikan, umat NU memegang prinsip Islam Nusantara yang toleran dan moderat sehingga mampu menciptakan kondisi keamanan yang stabil dan damai.

"Presiden menekankan, pemerintah percaya kepada NU dari pimpinan pusat sampai ke ranting dan dusun, semua antiradikalisme, antiteror. Semuanya memegang prinsip Islam toleran dan moderat. Saya jawab terima kasih, Pak. Saya jamin tidak ada santri NU dan pelajar NU yang terprovokasi atau simpati pada gerakan teror," ujar Said.

Said menambahkan, pihaknya juga melaporkan Ekspedisi Islam Nusantara yang hari ini dibuka Panglima TNI di salah satu pesantren di Cirebon. Tim ekspedisi itu akan pergi ke 40 kota. Mereka akan mensosialisasikan Islam Nusantara kepada masyarakat.

Selain Ma'ruf dan Said, pertemuan itu turut dihadiri oleh pengurus NU lain, antara lain Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini dan pimpinan organisasi Fatayat NU Anggia R Marini dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Yaqut Cholil Qoumas.

Kompas TV Wakil Ketum PBNU Tutup Usia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com