Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Langkah Pemerintah Turunkan "Dwell Time"

Kompas.com - 29/03/2016, 21:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menurunkan waktu tunggu bongkar muat atau dwell time di pelabuhan.

Meski saat ini Direktorat Jenderal Bea Cukai mengklaim rata-rata dwell time telah mencapai 3,1 hari, namun pemerintah tetap akan berupaya menurunkannya lagi.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan, pemerintah akan menetapkan sejumlah kebijakan sekaligus, demi terwujudnya hal tersebut.

"Pertama, kami ingin proses dokumen (keluar-masuk kapal) dipercepat," ujar Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sebab, faktanya banyak pelaku usaha yang belum mengurus dokumen meski barang-barangnya sudah merapat di pelabuhan.

Nantinya, pemerintah akan mengenakan penalti bagi pelaku usaha yang terlambat mengurus dokumen keluar-masuk barang.

Kedua, pemerintah akan mengintegerasikan sistem Informasi Teknologi (IT) agar proses pengurusan dokumen bisa lebih cepat.

Diketahui, ada 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses perizinan keluar-masuk barang di pelabuhan.

Ketiga, memberantas mafia pelabuhan. Praktik mafia itu terjadi saat antre bongkar muat barang.

Ada pelaku usaha yang kapalnya datang belakangan, namun dibongkar muat pertama lantaran menyogok aparat pelabuhan. Jadi, siapa yang memberi uang lebih, itulah yang dilayani pertama.

"Nah ini yang akan kami tertibkan bersama Menhub dan Menperin. Kami ingin waktu tunggu kapal mengikuti pola first come first serve. Siapa yang datang duluan, dia yang diladeni," ujar Rizal.

Keempat, pemerintah akan menetapkan biaya sewa kontainer setinggi mungkin. Sebab, banyak pelaku usaha yang malah menjadikan pelabuhan sebagai gudang lantaran biaya sewa yang murah.

Dengan biaya sewa yang tinggi, diharapkan proses dwell time akan lebih cepat.

Terakhir, pemerintah akan mengupayakan pembangunan rel kereta di pelabuhan. Hal itu memudahkan distribusi barang keluar pelabuhan lebih cepat.

Rizal memperkirakan, jika semua kebijakan ini diterapkan seiringan, dwell time akan mencapai dua hari saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Klaim Tak Pernah Cawe-cawe Soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah Cawe-cawe Soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com