Menteri Yuddy Bandingkan Pencanangan Zona Integritas Era Jokowi dengan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi membandingkan jumlah kementerian dan lembaga yang mencanangkan zona integritas pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Hasilnya, jumlah kementerian dan lembaga yang mencanangkan zona integritas lebih banyak dilakukan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ini sebagaimana Presiden (Jokowi) menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk perluasan wilayah bebas korupsi dan pelayanan publik," ujar Yuddy di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Menurut Yuddy, pada akhir pemerintahan SBY, baru ada 4 kementerian yang mencanangkan zona integritas.

Namun, untuk saat ini, dari 34 kementerian, hanya tinggal 4 kementerian yang belum melakukan pencanangan.

Sementara itu, untuk lembaga negara, di awal pemerintahan, baru ada 4 lembaga yang melakukan pencanangan. Namun, saat ini, semua lembaga negara telah melakukan pencanangan.

Untuk provinsi, di awal pemerintahan Jokowi, baru ada 3 provinsi yang melakukan pencanangan. Saat ini, jumlahnya bertambah menjadi 23 provinsi yang sudah melakukan pencanangan.

Untuk kabupaten/kota, jika pada pemerintahan sebelumnya baru ada 3 daerah yang melakukan pencanangan, saat ini sudah 277 daerah yang mengikuti.

Menurut Yuddy, pencanangan zona integritas adalah salah satu bukti komitmen konkret Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membangun wilayah bebas korupsi di instansi pemerintahan.

Yuddy mengatakan, setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan semua instansi pemerintah, yaitu mengubah mekanisme kerja dengan meningkatkan efisiensi, melakukan perbaikan manajemen internal, dan menciptakan sumber daya manusia yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, meningkatkan kapasitas pemimpin dan pegawai, mengefektifkan pengawasan, serta meningkatkan pelayanan publik.