Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/03/2016, 11:34 WIB
Reza Pahlevi

Penulis

MALANG, KOMPAS.com -  Mengentaskan kemiskinan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak ada upaya yang dapat dilakukan. Butuh sejumlah langkah terobosan untuk itu. Salah satunya adalah memberdayakan para mantan gelandangan dan pengemis.

"Mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan uang," tegas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (25/3/2016). Menurut dia, pengentasan kemiskinan harus melibatkan semua pihak, dari semua lapisan masyarakat.

Pada hari itu, Khofifah mengunjungi lokasi pemukiman para eks gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkanda, Kota Malang. Permukiman ini dibangun, ujar dia, untuk memberikan kesempatan bagi para bekas gepeng berbaur dengan masyarakat tanpa dibayangi rasa malu.

“Biasanya para gapeng ini merasa terkucilkan," kata Khofifah. 

Kehidupan sebelumnya para gepeng di jalanan, kerap membuat masyarakat memandang aneh kehadiran mereka di lingkungannya. Padahal, lanjut Khofifah, para gepeng ini punya hak yang sama sebagai warga negara.

Karena itu, program pembangunan permukiman untuk para gepeng ini menjadi salah satu program Kementerian Sosial. Tujuannya adalah kesetaraan bagi para eks gepeng.

"Hal ini untuk menuju Indonesia tanpa gepeng pada 2017,” ujar Khofifah.

Di Kota Malang, sebagai salah satu percontohan, telah dibangun 40 rumah untuk bekas gepeng. Setiap rumah dibangun dengan alokasi dana Rp 30 juta. Selain itu, disertakan pula perangkat penunjang senilai Rp 1,5 juta berupa kasur, lemari, dan meja.

Bersama rumah dan fasilitas itu, ungkap Khofifah, diberikan pula alokasi Rp 2,25 juta per  orang setahun untuk biaya hidup.

Permukiman eks gepeng tidak hanya dibangun di Kota Malang, tetapi juga di beberapa daerah lain. "Sebelumnya di Pasuruan (Jawa Timur), lalu Gunung Kidul di (Daerah Istimewa) Yogyakarta, dan sekarang di (Kota) Malang," papar Khofifah.

Terobosan

Pembangunan permukiman ini merupakan sinergi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Malang. Pembagian tugasnya, pendataan eks gepeng oleh Pemerintah Kota Malang dengan verifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

KOMPAS.com/REZA PAHLEVI Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jumat (25/3/2016), meresmikan pembangunan permukiman untuk para eks gelandangan dan pengemis di Kota Malang, Jawa Timur.

Sesudahnya, Pemerintah Kota Malang menyediakan lahan untuk permukiman. Adapun dana pembangunan dan fasilitas permukiman berasal dari Kementerian Sosial. “Kalau tidak ada kerja sama, program ini tidak akan berjalan dengan benar,” kata Khofifah.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial, Sonny W Manalu, mengatakan program permukiman ini bernama "Kampung Kesetiakawanan Sosial". Menurut dia, ini adalah upaya terobosan dari kementeriannya.

Menurut Sonny, tanpa terobosan semacam ini, para gepeng cenderung kembali ke kebiasaan dan aktivitas lama bila hanya mendapat rehabilitasi setelah operasi penertiban. "“Pemkot sendiri yang akan kewalahan (karenanya)," ujar dia di tempat yang sama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com