Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: Pilgub DKI Berkaitan dengan Pilpres

Kompas.com - 23/03/2016, 04:56 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pemilihan gubernur DKI Jakarta memiliki nilai penting bagi semua partai politik. Karena itu ia meyakini semua partai politik akan menghitung setiap langkah yang diambil dengan cermat.

Yusril menuturkan, kemenangan di DKI Jakarta akan menjadi modal besar bagi partai politik untuk meraih kemenangan di daerah lainnya. Ia bahkan menyebut kemenangan di DKI Jakarta akan membantu partai politik dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

"Jangan orang melihat Pilkada DKI itu berdiri sendiri, tidak. Ada di daerah lain dan berkaitan dengan pilpres yang akan datang," kata Yusril, kepada Kompas.comdi Jakarta, Senin (21/3/2016).

Karena itu, kata Yusril, akan ada beberapa kesepakatan yang diambil partai politik saat berkoalisi dalam menghadapi pilgub DKI Jakarta. Kemungkinan besar, sejumlah partai akan bergabung mengusung calon untuk menjadi pesaing bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).|

Kesepakatan tersebut berupa pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur di daerah lain. Dalam koalisi, apalagi lebih dari dua partai politik, tentu harus ada partai yang mengalah tidak mengusung calon.

Menurut Yusril, kesepakatan politik itu lumrah terjadi. Misalnya partai A mendukung calon partai B di Jakarta, tetapi partai B balik mendukung calon partai A dalam pilkada lainnya.

"Golkar juga waktu itu minta bantu saya di (pilkada) NTB. Tapi di (pilkada) Bangka Belitung sokong saya ya. Itu biasa terjadi di partai," ucapnya.

Saat ini, partai politik di luar pendukung Ahok tengah berkonsolidasi untuk membentuk koalisi besar. Koalisi tersebut akan memunculkan satu pasangan calon sebagai pesaing Ahok.

Beberapa partai yang dikabarkan akan berkoalisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra, PKS, Demokrat dan Golkar. Para elit partai tersebut terus berkomunikasi untuk mengambil keputusan terkait Pilkada DKI 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com