Jokowi versus SBY

Dua tokoh ini tersenyum saat bertemu empat mata di Laguna Resor and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu malam, tanggal 27 Agustus 2014. Duduk berdua saja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo, keduanya mengenakan baju batik lengan panjang, tampak bicara santai dan relaks. Padahal, saat itu keduanya membahas proses transisi kepemimpinan.

Namun, hari-hari belakangan ini, dua tokoh itu terlihat bersitegang. Memang, tidak secara terbuka, maksudnya dalam "perang wacana" terang-terangan, tetapi lebih terlihat dalam simbol-simbol yang dibaca publik. Itu juga sangat kentara jelas. Jokowi adalah pengganti SBY. Jokowi mulai masuk Istana pada Oktober 2015, setelah SBY meninggalkan istana.

Pangkal ketegangan saat SBY melakukan "Tour de Java", yaitu untuk meet the people dan meet the kader selama lebih satu pekan pada pertengahan Maret 2016 ini. Ketika di Pati, Jawa Tengah, Rabu (16/3/2016), SBY melontarkan kritik terhadap pemerintah yang terus getol membangun infrastruktur. Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran untuk infrastruktur, terlebih kondisi ekonomi sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi, kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY seraya memahami bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting.

Meskipun nada penyampaiannya datar dan tanpa tekanan-tekanan intonasi, tetapi substansi pernyataan tersebut sesungguhnya keras. Karena itu, keruan saja tak ada lagi yang merasa tertohok selain Presiden Jokowi.

Sejak memimpin negeri ini pada akhir 2014, Presiden Jokowi memang menggenjot pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, waduk, jembatan, dermaga, kereta cepat, MRT, dan lain-lain.

Bagi Jokowi, selama ini pembangunan infrastruktur terlalu banyak rencana, namun minim implementasi. Pada pembukaan Kongres XX Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Desember 2015, Presiden Jokowi mengambil contoh pembangunan MRT. Rencananya sejak tahun 1994 tetapi realisasinya tak kunjung tiba. "Kalau tidak diputuskan sekarang ya terlambat," ujar Jokowi saat itu.

Pasca reformasi 1998, Indonesia terlalu sibuk untuk membangun suprastruktur yaitu lembaga-lembaga politik dan persoalan demokrasi. Tahun berganti dan presiden berganti, tetapi konsentrasi terlalu besar di bidang politik.

Ini terjadi karena politik bukan lagi sekadar bicara partisipasi politik dan mandat kekuasaan, melainkan lebih banyak mengandung unsur-unsur kapital (modal), kerjasama, kongkalikong, dan kekuasaan terhadap akses dan modal.

Di balik pilkada, pileg, pilpres, begitu banyak uang bicara. Tidak mengherankan, demokrasi kita dinilai mahal dan menghamburkan uang. Selepas reformasi, terlalu besar energi bangsa tersedot mengurusi panggung politik demi demokrasi langsung yang memberikan ruang luas untuk publik.

Sektor-sektor lain mungkin kurang teperhatikan atau setidaknya tidak menjadi nomor satu. Kalau pun ada pembangunan infrastruktur, juga tak lepas dari perburuan modal. Maka, banyak proyek yang menjadi bancakan dan bermasalah (korupsi).

Salah satu infrastruktur yang bermasalah adalah megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Banyak pejabat dan politisi Partai Demokrat terjerat kasus Hambalang, antara lain Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat. Megaproyek itu dibangun semasa era SBY.

Nah, pada Jumat (18/3/2016) lalu, atau dua hari setelah sindiran SBY, Jokowi berkunjung ke Hambalang yang terbengkelai itu. Namun Jokowi tidak mengumbar dalam wacana yang berlebihan. Jokowi, seperti karakternya yang tidak banyak omong, hanya melongok Hambalang.

Pesan ini sangat sarat politik. Ia lalu ngetweet, "Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan."

Ini permainan politik tingkat tinggi. Bergerak dalam sunyi tetapi implikasinya menimbulkan kegaduhan. Gesture Jokowi mengisyaratkan simbol politik. Dan, publik tahu siapa yang terkena sasaran tembak yang empuk.