Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Ahli Fraksi Golkar Dilarang Ikut Kampanye Calon Ketum

Kompas.com - 18/03/2016, 15:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar menerbitkan surat yang melarang tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota untuk ikut terlibat langsung dalam kampanye calon ketua umum partai berlambang beringin itu.

Surat bernomor INT.00.755/FPG/DPR-RI/III/2016 tanggal 14 Maret 2015 itu ditandatangani Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.

Ihsanuddin Surat bernomor INT.00.755/FPG/DPR-RI/III/2016 yang melarang tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota Fraksi Partai Golkar untuk ikut kampanye calon ketua umum.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa para tenaga ahli harus fokus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya mendukung tugas DPR.

Larangan itu juga dimaksudkan untuk menjaga soliditas dan performa kerja anggota dan Fraksi Partai Golkar.

"Itu surat keluar hasil diskusi saya dengan Pak Ketua Fraksi agar kinerja Fraksi Golkar lebih optimal," kata Aziz saat dikonfirmasi mengenai surat itu, Jumat (18/3/2016).

Sejumlah nama yang saat ini duduk di kursi DPR memang berniat untuk maju sebagai calon ketua umum dalam musyawarah nasional rekonsiliasi yang akan segera digelar.

Selain Setya Novanto dan Aziz Syamsuddin, ada pula nama lain, seperti Ketua DPR Ade Komaruddin, Wakil Ketua MPR Mahyudin, dan anggota Komisi XI DPR Airlangga Hartanto.

Tim sukses yang membantu pencalonan mereka juga kebanyakan adalah anggota DPR. Namun, Aziz membantah bahwa surat tersebut dibuat untuk menghalangi kandidat lain.

"Ini karena banyak tugas fraksi yang tak optimal dalam rangka segala macam itu," kata Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com