Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mafia Perdagangan Orang Terbesar di Indonesia Jerat 13.000 Korban

Kompas.com - 18/03/2016, 15:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bungawati, terdakwa kasus mafia perdagangan orang terbesar di Indonesia, akan kembali dijerat aparat kepolisian dalam kasus yang sama. Bungawati diketahui memiliki tumpukan perkara yang sama. Bahkan, kasusnya ditemukan di Suriah.

"Korbannya masih banyak. Putus sidang ini, kami akan ajukan perkara berikutnya lagi, berikutnya lagi," ujar Kasubdit III Dirtipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Umar Surya Fana di kantornya, Jumat (18/3/2016).

Umar menyebut Bungawati sebagai pelaku jaringan perdagangan orang terbesar di Indonesia. Sejak beroperasi pada 2012 hingga 2014, jumlah korban Bungawati mencapai 13.000 orang. Jumlah tersebut terus bertambah karena berkembangnya jaringan tersebut.

"Korbannya luar biasa banyak. Saya dapat faks kedutaan besar kita di Suriah, korbannya yang di selter masih ada 90 orang," kata Umar.

Saat ini, perkara Bungawati masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Umar meminta masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan agar dia dihukum secara pantas.

"Dalam TPPO ada tiga hal yang harus diputuskan, penghukuman badan, sita aset, dan restitusi korban," kata Umar.

Dalam hal ini, Bungawati wajib membayar ganti rugi sebagai hak dari korban. Meski merupakan pelaku kelas kakap, Bungawati hanya menjadi tahanan kota. Hal tersebut disayangkan oleh Umar.

Ia berharap, Bungawati bisa dihukum setimpal dan segera ditahan oleh aparat penegak hukum.

"Rata-rata korbannya itu ada yang bunuh diri, dianiya berat, dan hilang. Manusia kok diperdagangkan," pungkas Umar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com