Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Djan Faridz Sebut Majelis Islah Telah Dapat Restu Pemerintah

Kompas.com - 02/03/2016, 18:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Fernita Darwis, mengatakan bahwa pembentukan Majelis Islah PPP telah mendapat persetujuan dari pihak pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menurut Fernita, Yasonna menyampaikan akan melaporkan situasi terkini PPP kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita sudah bertemu Pak Yasonna Laoly. Beliau juga sudah mendapatkan informasi ini seluruhnya, baik tertulis maupun lisan," ujar Fernita di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

"Pak Yasonna mengatakan akan membantu kami semua untuk duduk bersama untuk menyelenggarakan islah," kata dia.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pada 25 Februari lalu mengeluarkan surat perihal pembentukan Majelis Islah PPP. Majelis Islah tersebut dibentuk agar islah PPP tercapai.

Pimpinan kepengurusan hasil muktamar Jakarta dan Surabaya pun diminta mengirimkan masing-masing lima nama.

Kepengurusan Muktamar Bandung yang surat keputusan kepengurusannya disahkan kembali oleh Menkumham.

Namun, hingga batas pengiriman nama anggota hari ini, kubu Surabaya belum juga mengirimkan nama.

Meski begitu, Fernita menuturkan, pihaknya akan tetap berusaha merangkul demi keutuhan partai berlambang kabah itu.

"Kami akan tetap berusaha merangkul demi keutuhan partai. Tapi kami hanya diberi waktu 30 hari, jadi apapun hasilnya akan kami laporkan secara periodik pada pak SDA," kata dia.

Adapun Ketua Majelis Islah adalah Suryadharma Ali. Majelis memiliki sepuluh anggota, yaitu Epyardi Asda, Humphrey R. Djemat, Nukman Abdul Halim, Wardatul Asriah, dan Fernita Darwis mewakili kubu Jakarta.

Sedangkan Habil Marati, Djafar Alkatiri, Syahrial Agamas, Ratieh Sanggarwaty, dan Wafi Maemon Zubair sebagai perwakilan muktamar Bandung.

Adapun penasehat Majelis Islah adalah Maemoen Zubair, Tosari Widjaya, Yudp Paripurno, Ramly Nurhapy, Tamam Achda, Thahir Saimana, dan Lukman Hakim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com