Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN

Kompas.com - 02/03/2016, 11:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji mengatakan, Kemendagri mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut dugaan korupsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Pada Selasa (1/3/2016) kemarin, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pengadaan dan pelaksanaan pembangunan IPDN Kabupaten Agam tahun 2011. 

"Proses hukum akan berjalan dan Pak Menteri sangat welcome dengan kedatangan KPK," kata Dodi, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Kemendagri juga tak akan menghalangi KPK untuk mengambil sejumlah barang bukti jika diperlukan.

"Kami welcome terhadap apa yang dilakukan KPK," ujarnya.

Pada penggeledahan kemarin, penyidik KPK menyita beberapa barang bukti dari ruangan Kepala Pusat Data dan Informasi.

Selain itu, sejumlah dokumen yang ada di Unit Layanan Pengadaan turut disita.

Ada tiga ruangan yang digeledah oleh KPK di Gedung B Kantor Kemendagri, yaitu ruangan di lantai 10, lantai 4, dan lantai 6.

Ketiga ruangan itu merupakan ruangan DJ, Kepala Pusat Data dan Informasi yang disebut sebagai tersangka dalam kasus ini.

"KPK menempatkan DJ sebagai tersangka. Tersangkanya baru kemarin itu, Februari," ujar Dodi.

Adapun, terkait proses hukum yang berjalan, Dodi mengatakan, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com