Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Calon Ketum Golkar Tak Boleh Miliki Potensi Masalah Hukum

Kompas.com - 29/02/2016, 15:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, mengatakan, ketua umum Golkar ke depan tidak boleh memiliki potensi masalah hukum.

Menurut dia, syarat itu merupakan suara dari kader-kader Golkar di 18 provinsi yang sudah dikunjungi oleh Ade Komarudin.

"Calon tidak boleh memiliki potensi masalah hukum agar partai tidak terbebani dan tidak menjadi beban partai di kemudian hari," kata Bambang di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Selain itu, lanjut Bambang, kader di daerah juga menginginkan sosok ketua umum Golkar yang bisa diterima pemerintah. (Baca: Politik Uang, Mana Tahan...)

Dengan begitu, diharapkan peristiwa dualisme kepemimpinan di internal Golkar tidak terjadi lagi.

"Jangan sampai terulang lagi peristiwa lalu, yaitu kepengurusan digantung," ujar Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini.

Terakhir, lanjut Bambang, kader-kader di daerah juga menginginkan figur yang mampu merangkul semua pihak. Sosok tersebut dibutuhkan demi soliditas partai ke depan.

"Para kader capek soal konflik," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan berlangsung pada April 2016 di Jakarta diramaikan sejumlah kandidat yang akan berebut kursi ketua umum.

Mulai dari ketua DPR, bupati, hingga politisi senior Golkar ikut terjun dalam bursa calon ketua umum Golkar 2016.

Hingga saat ini, sejumlah nama tersebut mengerucut menjadi 10 nama. (Baca: Ini Profil 10 Calon Ketum Golkar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com