Munas Jadi Momentum "Rebranding" Golkar

"Kalau mau dipercaya publik, harus ada konsensus baru. Kesepakatannya adalah rekonsiliasi, tidak ada ego antara (kubu) Bali atau Ancol," kata politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Jakarta Pusat, Minggu (28/2/2016).

Doli mengungkapkan, pelaksanaan munas harus dimanfaatkan untuk merehabilitasi seluruh kader Golkar yang dipecat akibat konflik antara pengurus hasil Munas Bali dan Munas Jakarta. Jika tidak direhabilitasi, maka tujuan rekonsiliasi melalui Munas dikhawatirkan gagal.

Penyelenggaraan Munas juga diharapkan jadi momentum untuk bersama-sama meningkatkan kepercayaan publik terhadap Golkar. Salah satu cara yang diusulkan, kata Doli, adalah dengan melakukan konvensi untuk penetapan calon presiden serta calon wakil presiden yang diusung Golkar.

Doli juga menginginkan agar penetapan calon kepala daerah yang diusung Golkar dilakukan melalui mekanisme konvensi.

"Jadikan mekanisme konvensi itu permanen, masukkan dalam AD/ART dengan modifikasi yang update," ungkapnya.

Selanjutnya, Wakil Sekjen DPP Golkar hasil Munas Riau itu meminta kepengurusan Golkar didominasi oleh kader-kader muda.

"Misalnya calon ketua umum usia 40-60, pengurusnya sebisa mungkin usia 40-50," ujarnya.

Menurut Doli, dominasi kader muda dalam kepengurusan DPP Golkar dimaksudkan untuk persiapan menghadapi pemilih muda pada 2019. Doli menilai jumlah pemilih muda pada 2019 sangat signifikan dan harus jadi perhatian khusus Golkar.

"Ketua umum nanti harus bisa mengembalikan Golkar sebagai partai nasional inklusif, jadi partai yang menampung semua," ucap Doli.

Pengurus hasil Munas Bali dan Munas Jakarta bersepakat menggelar Munas untuk rekonsiliasi. Kemenkumham memperpanjang SK kepengurusan Munas Riau supaya Golkar lebih leluasa menyiapkan Munas dan menyelesaikan konflik internalnya.

Kepanitiaan Munas rencananya akan ditetapkan pada pekan depan. Adapun Munas tersebut diwacanakan digelar di Jakarta sekitar April 2016.