Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sufmi Dasco: MKD Tak Mau Dijadikan Alat Politisasi Golkar

Kompas.com - 26/02/2016, 15:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan tak ingin terjebak konflik internal Golkar, terutama jelang penyelenggaraan musyawarah nasional yang salah satu agendanya pemilihan ketua umum.

Sebelumnya, MKD telah menerima laporan dari Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LKAP) terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Ketua DPR, Ade Komarudin.

Bakal calon Ketua Umum Golkar itu diduga menerima fasilitas jet mewah saat melakukan kunjungan ke daerah.

"MKD dalam posisi sedang menelaah mendalam karena suhu Golkar semakin memanas. MKD enggak mau dijadikan alat untuk menjatuhkan atau dipolitisasi soal Golkar," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jumat (26/2/2016).

Berkas laporan yang sebelumnya diserahkan LKAP hingga kini masih diverifikasi oleh sekretariat MKD.

Selain berkas, verifikasi juga dilakukan di media sosial yang sebelumnya disebut menjadi medium penyebaran foto Ade di dalam jet mewah itu.

"Kami verifikasi semua karena kami tak mau dijadikan alat," ujarnya.

Demikian pula dalam kasus tanda tangan Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto.

Menurut Dasco, ada upaya pemalsuan terhadap tanda tangan Novanto yang terdapat pada presensi Fraksi Golkar saat rapat paripurna, Selasa (23/2/2016) lalu.

Oleh karena itu, MKD akan berkoordinasi dengan Setjen DPR RI yang selama ini bertugas untuk mengawasi absensi anggota saat rapat paripurna.

"Seorang anggota DPR sekelaa Novanto pasti kalau ke luar kota pasti pakai surat ijin. Lalu kenapa dia suruh tanda tangani? Ini kemungkinan sengaja memalsukan tanda tangan lalu difoto dan disebarkan ke medsos," ujar Dasco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com