Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba

Kompas.com - 25/02/2016, 06:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyalahgunaan narkoba hingga kini masih menjadi persoalan serius yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

Aktivitas peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba.

Presiden Joko Widodo secara khusus menggelar rapat terbatas untuk membahas pemberantasan narkoba dan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, di Kantor Presiden, Rabu (24/2/2016).

Jokowi ingin para pembantunya melaporkan perkembangan terkait masalah narkoba di Indonesia.

"Saya ingin langkah-langkah pemberantasan narkoba lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi. Komprehensif dan terpadu," kata Jokowi, saat membuka ratas.

Jokowi meminta Badan Narkotika Nasional, Polri, TNI, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Ditjen Bea dan Cukai bergerak bersama menanggulangi masalah narkoba.

Selain itu, tegas dalam penindakan, menutup celah penyelundupan, dan menjalankan program rehabilitasi untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba.

Sinergi kementerian/lembaga dan peran aktif masyarakat diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam peperangan melawan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Jokowi, narkoba adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini.

Dalam sebuah kesempatan, Jokowi pernah menyampaikan korban meninggal dunia akibat narkoba di Indonesia dalam satu hari mencapai 50 orang.

Dalam satu tahun, korban meninggal dunia akibat narkoba bisa mencapai 18.000.

Pada 2015, jumlah pengguna narkoba yang terdaftar direhabilitasi mencapai 4,5 juta orang.

"Hilangkan ego sektoral, semuanya keroyok ramai-ramai," ujarnya.

Jokowi juga meminta kampanye mengenai bahaya narkoba dilakukan dengan kreatif. Harapannya, masyarakat akan mudah memahami dan tidak berhubungan dengan barang haram tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com