Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syahrul Yasin Limpo Juga Ingin Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 12/02/2016, 17:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan keinginannya maju sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Menurut Syahrul, dirinya memiliki hak dan peluang dalam bursa pemilihan calon ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Kalau memang seluruh kader menginginkan, ya siap maju," kata Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Syahrul menuturkan, semua kader Golkar memiliki hak yang sama untuk maju sebagai bakal calon ketua umum Golkar. (Baca: Mahyudin: Kader Rindu Sosok Presiden dari Golkar)

Hanya, kata Syahrul, yang terpenting baginya saat ini adalah mewujudkan rekonsiliasi Partai Golkar. Ia berharap musyawarah nasional luar biasa segera digelar untuk mewujudkan rekonsiliasi Golkar.

Syahrul menganggap pencalonan sebagai ketua umum Golkar adalah ruang untuk bertarung secara gagasan dan ide mengembalikan kejayaan partai. (Baca: Ridwan Bae: Novanto Tersangka Pun Masih Punya Hak Jadi Calon Ketum Golkar)

"Siapa pun yang punya potensi maju harus dibukakan ruangnya secara baik," kata dia.

Syahrul menuturkan, dirinya merasa layak menjadi bakal calon ketua umum karena telah lama menjadi kader Golkar.

Selain itu, dia juga menjadi kepala daerah yang diusung Golkar dan menjadi Ketua DPD Provinsi Sulsel Partai Golkar. (Baca: Akom Bantah Teken Pernyataan Tak Akan Maju Jadi Calon Ketum Golkar)

"Wajar saja kalau aku diperhitungkan. Tetapi, yang penting adalah rekonsiliasi, ujungnya di situ," kata Syahrul.

Partai Golkar akan segera menggelar munaslub untuk memilih ketua umum. Munaslub dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com