Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, MKD Koordinasi dengan Bareskrim soal Kasus Masinton

Kompas.com - 11/02/2016, 10:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan berencana berkoordinasi dengan Bareskrim Polri atas kasus dugaan kekerasan yang dilakukan anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu.

Menurut rencana, akhir pekan ini MKD menyambangi Mabes Polri. Masinton dilaporkan staf ahlinya, Dita Aditia, ke Bareskrim Polri atas dugaan pemukulan yang terjadi akhir Januari 2016 lalu.

Kasus pemukulan itu diduga bukan kali ini saja terjadi.

"Baru hari Jumat ini kita rencananya koordinasi dengan penyidik," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Rabu (10/2/2016).

Dasco menambahkan, hingga kini MKD belum menggelar rapat pimpinan untuk membahas kelanjutan kasus ini karena beberapa pimpinan tengah melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

"Kemungkinan baru akan dibicarakan pekan depan," ujarnya.

Bukti video

Sementara itu, MKD belum dapat mengambil sikap apa pun terkait beredarnya video pengakuan Masinton yang beredar luas di Youtube.

MKD belum mengecek secara langsung keaslian video tersebut.

Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti sebelumnya mengatakan, Dita memiliki bukti berupa video terkait dugaan penganiayaan dirinya oleh anggota DPR Masinton Pasaribu.

Menurut Ratna, video itu berisi pengakuan Masinton yang telah memukul Dita Aditia.

"Menurut korban begitu (video tersebut berisi pengakuan Masinton). Kami (kuasa hukum) sudah mendapatkan video itu," ujar Ratna, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2016).

Video itu diambil saat Masinton menjenguk Dita di rumah sakit, beberapa waktu lalu.

Masinton hingga kini belum memberikan pernyataan apapun terkait video tersebut.

Kompas.com mencoba menghubungi ponsel anggota Komisi III DPR itu. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari Masinton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com