Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Desain Penjajahan Baru di Indonesia Setelah Era Soeharto

Kompas.com - 10/02/2016, 12:04 WIB
advertorial

Penulis

Pancasila yang menjadi ideologi Indonesia tampaknya kini hanya menjadi ideologi tanpa ruh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mengkambinghitamkan Pancasila setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto.

Bukti lain adalah dicabutnya Tap MPR tentang P4 dan dihilangkannya pelajaran PMP dari kurikulum nasional. Padahal P4 yang berisi referensi sila-sila Pancasila sangat baik untuk masyarakat Indonesia.

"Akibatnya, kalau kita mau memanahami sila-sila Pancasila, maka  tak ada lagi dokumen yang bisa dibaca, karena tafsirnya disilakan pada pasar bebas,” ungkap Ahmad Basarah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Sosialisasi dan juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah pada pembukaan Studi Kebangsaan Mahasiswa Indonesia. Acara yang dilaksanakan di Gedung Nusantara V Komplek Gedung MPR/DPR/DPD pada Selasa (9/02/2016) ini bertemakan Membangun Visi Negarawan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Basarah juga mengemukakan bahwa Indonesia kini masih dalam masa penjajahan. Penjajahan terjadi dalam hal ekonomi, terbukti dari bangun tidur hingga tidur kembali, masyarakat Indonesia banyak memakai produk dari luar negeri, seperti sabun, pasta gigi, mobil, hingga telepon genggam.

Desain penjajahan ekonomi ini terjadi bersamaan dengan lengsernya Soeharto. Menurutnya memang ada skenario yang dijalankan untuk melanggengkan penjajahan, khususnya di bidang ekonomi.

Oleh sebab itu, tidak salah bila dikatakan bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kapitalisme, sebuah aliran yang menurut Soekarno selalu berusaha mencari keuntungan dengan segala cara. Termasuk dengan cara-cara liberalisme dan kolonialisme.

Pada acara yang dilaksanakan oleh DPP Mahasiswa pancasila (MAPANCAS) tersebut, Basarah mengingatkan kembali keberadaan Maklumat Pemerintah pada 31 Agustus 1945, tentang Salam Merdeka. Melalui Maklumat itu sejak 1 September 1945, Sokarno mengubah salam perjuangan menjadi salam merdeka. Sampai kini maklumat tersebut kata Basarah belum dicabut, sehingga secara yuridis masih berlaku. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com